Program Pancakarsa Kabupaten Bogor Menuju yang Termaju

Kantor Bupati Bogor. (foto: Istimewa)

BOGOR, INDONEWS,- Sudah lama diperkirakan banyak kalangan, bahwa Kabupaten Bogor salah satu yang paling bahkan berpeluang untuk terpilih menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Bahkan sebelum bupati yang saat ini menjabat pun, sudah santer diperbincangkan terkait hal tersebut.

“Hanya saja saat ini belum terealisasi, meski pun berbagai program pembangunan berhasil ditingkatkan. Hal ini tentu dapat dimaklumi mengingat ketatnya persaingan setiap daerah untuk dapat meraih predikat terbaik tersebut (termaju),” ujar pengamat lingkungan dan sosial, Johnner Simajuntak kepada Indonews, di Kabupaten Bogor, Minggu (8/11/2020).

Menurut Jhon, sapaan karibnya, peluang ini semakin terbuka lebar terlebih sejak Bupati Ade Yasin terpilih sebagai pemimpin pada tahun 2018 lalu. Pasalnya, lewat program Pancakarsa yang digagasnya dapat merealisasikan peningkatan pembangunan diberbagai sektor yang akan menghantarkan Kabupaten Bogor menuju yang termaju.

“Ada beberapa poin penting isi program Pancakarsa ini. Yang pertama, Bogor Membangun. Yaitu membangun infrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa dengan prioritas betonisasi, menuntaskan rehabilitasi RTLH, penyediaan taman (RTH) di setiap kecamatan dengan fasilitas internet gratis bagi waga sekitar,” ungkap Jhon.

Johnner Simanjuntak

Kedua, Bogor Cerdas. Yaitu penyediaan sarana dan operasional pendidikan secara gratis lewat Kartu Bogor Cerdas, pemberian sertifikasi, pemberian insentif bagi guru honorer (jumlah guru honorer lebih besar dari guru tetap/ASN), juga termasuk guru madrasah dan guru PAUD.

“Ketiga, Bogor Maju. yaitu peningkatan mutu pelayanan masyarakat (jauh lebih baik), peningkatan tata kelola pemerintahan (adanya konsolidasi dan kerja sama yang lebih baik antar instansi), penciptaan iklim investasi guna terciptanya lapangan kerja, penanggulangan pengangguran (setiap tahun bertambah), peningkatan industri pariwisata berbasis masyarakat serta pemberdayaan petani (farmer empowering) dengan pemberian modal  lewat Kartu Tani,” papar dia.

Keempat, Bogor Sehat. Yaitu peningkatan pelayanan kesehatan gratis lewat Kartu Bogor Sehat, pembangunan sarana atau  fasilitas RSUD, puskesmas rawat inap akan tersedia di setiap kecamatan (hal ini akan bertahap), serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

“Kelima, Bogor Beradab. Yaitu pemberian bantuan kepada pesantren, masjid, mushola, ormas Islam, Majelis Talim, juga memberikan insentif kepada RT, RW sebagai bagian pengelola pemerintahan, amir, linmas, posyandu, marbot serta peningkatan kerukunan antar umat beragama,” tambah Jhonner.

Menurutnya, Kelima poin program ini (Pancakarsa), termasuk capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2 tahun ini dan menjadi topik bahasan pada diskusi bertajuk  “Implementasi Pembangunan” yang diselenggarakan oleh internal Indonews Group di Bogor belum lama ini.

Pada acara tersebut, tampil sebagai pembicara, antara lain Johnner Simanjuntak (Sas) yang juga dikenal sebagai pemerhati sosial dan pembangunan. Selain itu, juga hadir Jonny Sirait, A.Md sebagai pembicara yang juga Ketua GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi) Kabupaten Bogor, serta beberapa pembicara lainnya.

Dalam paparannya, Johnner Simanjuntak mengatakan bahwa harapan atau peluang Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju sangat memungkinkan. Alasan dia, bahwa  program Pancakarsa yang digagas Bupati Ade Yasin jelas mencakup semua sektor dan selama dua tahun ini sudah nyata hasilnya dengan baik.

“Tentu bahwa terealisasi secara keseluruhan ya belum. Tapi dalam sisa waktu tiga tahun kedepan masa kepemimpinan Ade Yasin, pasti tuntas. Bertahan lah,” kata dia sambil menyebut beberapa sektor yang perlu mendapat prioritas, yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan kerukunan antar umat beragama.

Menurut Johnner, selama ini, kondisi keamanan, kenyamanan relatif kondusif bagi setiap umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing. Keadaan baik, kondusif ini dalam menghargai perbedaan (toleransi) perlu dipertahankan .

“Saya yakin bahwa dibawah kepemimpinan Ade Yasin, Kabupaten Bogor akan lebih maju. Salah satu bukti nyata adalah pada tahun 2019 lalu, Kabupaten Bogor berhasil meraih penghargaan IGA (Innovative Goverment  Award) yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang kala itu  dijabat oleh Tjahyo Kumolo,” tandasnya.

Sementara Jonny Sirait yang juga Pemimpin Redaksi Indonews menambahkan, keberhasilan Ade Yasin menuntaskan program Pancakarsa, akan semakin membuka peluang baginya untuk terpilih kembali untuk periode kedua tahun 2023 nanti.

Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jonny Sirait, A.Md

“Saya mengamini alias sepaham dengan yang diungkapkan pak Johnner. Namun ada juga yang disoroti oleh saya, yaitu perlunya Bupati Ade Yasin sekali-kali turun ke bawah melihat kinerja bawahannya. Terutama saat ini masih terkait ancaman Covid 19, dimana dampak yang ditimbulkan cukup besar, terlebih bagi masyarakat golongan bawah,” papar Bang Jon, sapaan akrabnya.

Menurut dia, bantuan bansos (bansos), baik berupa beras bulog maupun berupa BLT agar diawasi atau diperhatikan oleh bupati. Sebab, kata dia lagi, bahwa dari hasil pemantauannya bersama tim, bansos berupa beras  ada beberapa yang tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya.

“Padahal beras ini dibiayai dengan anggaran pemerintah yang dipercayakan kepada Perum Bulog. Dari berbagai temuan yang kami peroleh, kemudian disampaikan kepada pejabat terkait (PPK bansos) dan juga ke Perum Bulog untuk menjadi perhatian. Dan terhadap beberapa temuan yang dianggap cukup massif , kami sudah kirim surat langsung kepada Menteri Sosial RI,” ungkap Jonny.

“Yang kita laporkan ke Kemensos secara garis besar adalah program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Dan selain kKemensos, GMPK sudah berkirim surat ke Bupati Bogor,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Jonny, GMPK juga menyoroti masih maraknya pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan.

“Saya harap adanya dugaan pungli di sekolah di Kabupaten Bogor juga menjadi perhatian khusus Bupati Bogor. Pungli tersebut terjadi baik saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) maupun juga penjualan seragam siswa-siswi di sekolah. Jangan sampai program Pancakarsa ternodai oleh oknum tak bertanggung jawab,” pungkas Jonny. (frm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook