Realisasi Program Pancakarsa Terkait Kesejahteraan Pegawai

Johnner Simanjuntak

Oleh: Johnner Simajuntak

Program Pancakarsa Pemkab Bogor yang digagas Bupati Bogor Ade Yasin sejak 2018 lalu meliputi 5 poin. Di antara kelima poin tersebut adalah “Bogor Sehat” dan “Bogor Cerdas“.

Ada bidang penting atau penekanan khusus yang akan mendapat prioritas pelaksanaan yaitu soal “Kesejahteraan Pegawai”. Di sektor kesehatan misalnya, ada disebutkan untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Dan untuk diketahui, bahwa yang dimaksud dalam hal ini tentu menyangkut tenaga kesehatan atau para medis secara keseluruhan, termasuk para tenaga dokter dan para atenaga medis lainnya yang berstatus pegawai negeri atau ASN.

Tetapi, bagi mereka yang berprofesi sebagai dokter atau staf lain, sudah jelas bahwa mereka memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi atau lebih baik. Sehingga peningkatan kesejahteraan ini lebih relevan bagi mereka yang  golongan rendah serta tenaga honorer atau PPPK.

Data tenaga honorer kesehatan yang valid saat ini belum dapat informasi dari BKPP Kab. Bogor meskipun minggu lalu penulis berupaya mendapatkannya lewat pejabat terkait, namun ketika itu tidak ada ditempat.

Tentu jumlah tenaga honorer kesehatan ini sudah  berkurang setelah pada tahun 2019, ada sebagian dari mereka yang lulus seleksi untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja). Namun data yang diberikan salah seorang staf BKPP ada sekitar 859 orang tenaga medis (honorer kesehatan) jumlah ini masih perkiraan.

Semua tenaga honorer dan PPPK tersebut sementara ini belum masuk dalam pembiayaan APBD. Upah atau gaji yang mereka terima masih tanggung jawab instansi terkait yang menggunakan tenaga mereka. Maka dalam kontek inilah dipertanyakan sejauh mana realisasi program Pancakarsa terkait kesejahteraan pegawai.

Di sektor lain, juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan, yaitu peningkatan kesejahteraan guru honorer ataupun yang sudah berstatus PPPK. Salah satu hal penting yang disebut dalam Program Pancakarsa poin Bogor Cerdas adalah  pemberian insentif bagi guru honorer termasuk guru honorer Madrasah dan guru PAUD.

Nah, jumlah mereka ini cukup besar. Menurut  catatan yang dimiliki, tidak kurang dari 1.198 orang guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang statusnya disetarakan dengan pegawai negeri sipil /ASN.

Saat ini mereka masih digaji dengan istilah honor karena belum dibebankan kepada APBD. Sehingga para guru PPPKini belum menikmati gaji sebagai guru status PPPK.

Sistem gaji PPPK ini terkendala karena belum adanya regulasi yang mengatur dari KemenPAN-RB. Namun pada suatu kesempatan, Ade Yasin pernah mengatakan akan menyiapkan ratusan milyar rupiah untuk mengatasi semua ini.

Diakui oleh Ade, bahwa memang hal ini membebani anggaran APBD dengan jumlah cukup besar, namun mengingat pentingnya teaga mereka untuk mencukupi tenaga pendidik di Kabupaten Bogor, maka dirinya siap pasang badan untuk itu.

“Dan sebagai wujud daripada program Pancakarsa khususnya pada sektor peningkatan kesejahteraan pegawai ini, maka mau tidak mau bahwa hal tersebut harus dilaksanakan,” kata Ade ketika itu. (penulis adalah pengamat lingkungan dan sosial)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook