LKS Tripartit Menggelar Sidang Pleno, Ini Rinciannya

Publikasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor

Kepala Dinas: Zaenal Ashari, S.Sos., M.M.

BOGOR, INDONEWS – Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) menggelar sidang pleno pertama pada bulan Agustus 2020. Sidang yang dihadiri Unsur Pengusaha (APINDO), Unsur Pemerintah, Pekerja, dan Sekretariat ini berhasil menyepakati dan menetapkan beberapa agenda kerja di bidang ketenaga kerjaan.

Kegiatan sidang yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2020 bertempat di Darmawan Park Hotel di Jl. Babakan Madang No.99, Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Bogor mempunyai maksud memberikan rekomendasi / saran kepada Kepala Daerah (Bupati) dalam rangka membuat kebijakan di bidang Ketenaga kerjaan, sedangkan tujuannya Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan di wilayah Kabupaten Bogor.

LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten Bogor.

Para anggota Tripartit harus berkomitmen memberdayakan lembaga, membangun komunikasi, konsultasi, dan musyawarah, sehingga menjadi ujung tombak dalam pengembangan hubungan industrial dan penyelesaian permasalahan di bidang ketenagakerjaan.

 

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, bahwa peran, tugas dan fungsi LKS tripartit kedepan, bukan hanya merumuskan bagaimana dunia ketenagakerjaan, akan tetapi bagaimana juga merumuskan jejaring-jejaring yang berhubungan dengan peluang-peluang usaha pada stakeholder-stakeholder dunia usaha, sehingga hubungan pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja dapat lebih baik lagi.

Adapun hasil masukan dari kegiatan sidang LKS Tripartit Sidang Pleno Pertama , yakni:

APINDO

  1. APINDO sudah mengeluarkan Juklak tentang protocol pencegahan penyebaran Covid 19 di semua perushaan (terlampir).
  2. APINDO sudah menyampaikan kepada perusahaan agar tidak melakukan PHK bila tidak dalam benar-benar terdesak (terlampir)
  3. DPK APINDO telah melakukan FGD dengan Sekda Kabupaten Bogor dan Dinas terkait untuk memberikan kemudahan pada perusahaan dalam proses perijinan sehingga menunjang investasi di Kabupaten Bogor sesuai visi dan misi APINDO ditengah Covid -19.
  4. Dalam masa Pandemi Covid-19 APINDO meminta kepada Pemerintah untuk memberikan insentif guna membantu perusahaan misalnya :
    1. Tidak ada kenaikan pajak dan retribusi lainnya selama pandemi ini.
    2. Memberikan dispensasi atau penundaan pembayaran pajak dan retrebusi.
    3. Mempercepat dan memudahkan proses perijinan perusahaan
  5. APINDO juga meminta Serikat Pekerja agar melakukan sosialisasi dan mengeluarkan Juklak tentang Protokol kesehatan agar pekerja disiplin mematuhi protocol kesehatan yang telah dibuat oleh perusahaan maupun dalam kehidupan masyarakat

ASOSIASI SEKTOR

  1. Proses UMSK 2020

APINDO sudah menyampaikan kepada pemerintah, bahwa dalam penetapan UMSK agar sesuai aturan pemerintah PP No. 78, antara lain:

  1. Harus ada kajian sektor unggulan oleh lembaga independen dan menyepakati hasil dari kajian sektor unggulan ;
  2. Pemerintah melalui DEPEKAB segera mengesahkan hasil kajian sektor unggulan tersebut;
  3. Pembentukan Asosiasi Pengusaha Sektor difasilitasi APINDO;
  4. Pembentukan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Sektor difasilitasi Disnaker; Perundingan UMSK antara Asosiasi Pengusaha Sektor dengan SP/SB Sektor.
  5. Karena Rekomendasi Bupati untuk UMSK 2020 dikembalikan maka Serikat Pekerja dan APINDO serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor akan Audiensi ke DIsnakertrans Provinsi Jawa Barat untuk membahas UMSK 2020.

SP/SB (Serkat Pekerja/Serikat Buruh)

COVID-19

  1. Pemerintah harus tegas dalam mencegah Pendemi Covid-19 baik kepada masyarakat umum maupun pekerja.
  2. Pengusaha dan pemerintah diharapkan untuk menghindari adanya PHK terhadap pekerja sebagai akibat adanya Cocid-19 dan mengutamakan Bipartit dalam hal penyelesainnya.
  3. Pemberian bantuan dan pelatihan kepada pekerja yang akan memasuki pensiun.
  4. Focus untuk pembahasan tentang dampak Covid-19.
  5. Berupaya untuk bisa menghadapi Pandemi Covid-19.
  6. Sosialisasi untuk protocol Covid-19 dan memberitahukan masyarakat agar waspada dan hati-hati terhadap Covid-19.
  7. Diperlukan kerjasama agar mematuhi protocol kesehatan.
  8. Kesadaran terhadap kedua belah pihak terhadap kondisi pandemi Covid -19.
  9. Melakukan musyawarah dalam pemberlakuan kebijakan perusahaan.

10.Belum ada kejelasan terhadap upah buruh dalam kondisi Covid-19.

11.Masukan kepada APINDO agar memberi edukasi terhadap perusahaan.

12.Pemerintah aktif melakuakan pengawasan ketenaga kerjaan.

13.Kurangnya pengawasan pemerintah dalam permasalahan ketenaga kerjaan akibat dampak Covid-19.

14.Kerjasama dengan Dinsos Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait bantuan terhadap pekerja yang di PHK/dirumahkan.

15.Melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan alas an Covid-19.

UMSK

  1. Sudah ada kesepakatan terakit jumlah KBLI;
  2. Pembahasan UMK terhambat oleh dampak Covid-19;
  3. IPB mengakui adanya kesulitan dalam menghimpun data KBLI dari BPS dan perusaan dengan alasan data yang diminta bersifat rahasia. (ADV)
Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook