KPM Mengeluh, Oknum Aparat Diduga Bekingi Agen e-Warong BPNT

BOGOR, INDONEWS – Salah satu agen e-warong penyalur program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor lagi-lagi diduga melanggar Pedum Bansos Pangan.

Walaupun sudah berkali-kali diberitakan oleh beberapa wartawan media cetak maupun online agar agen e-warong tersebut menjual bahan pokok pangan sesuai harga, jumlah dan kualitas, namun tetap saja ditemukan beras merk premium kualitas medium dijual dengan harga premium. Telur pun dijual dengan harga per butir jadi lebih mahal daripada harga kiloan sehingga terjadi pelanggaran HET (Harga Eceran Tertinggi).

Aca sebagai pemilik agen e-warung Bank BNI/Bank Mandiri di wilayah Kecamatan Cileungsi saat dikonfirmasi Indonews mengatakan bahwa dia hanya mendapatkan upah gesek mesin EDC BNI/Mandiri saja untuk 900 KPM, sedangkan idealnya satu agen e-warung melayani 250 KPM, setelah ditelisik diduga ada salah satu oknum aparat yang membekingi agen e-warong Aca.

“Saya hanya melaksanakan tugas saja, keuntungan penjualan sembako BPNT juga dibagi-bagi, namanya juga usaha masa gak ada untungnya, kan ada komandan saya juga, silahkan saja koordinasi sama komandan,” tutur Aca.

Beberapa warga penerima bantuan pangan di Kecamatan Cileungsi yang menerima paket sembako dari agen e-warong Aca mengaku mengeluh karena harga tidak sesuai dengan kualitas.

“Itu beras banyak hitam-hitamnya, sama patah-patah. Ya kalau di pasar paling harga Rp8.500 per kg tapi dikarung tulisannya Premium, kalau ditotal mah sama telur, buah, kentang paling Rp170 ribu,” ucap warga yang enggan disebut namanya.

Kejadian kualitas bahan pokok sembako BPNT tidak sesuai harga di Kabupaten Bogor sudah biasa, dan lagi-lagi TKSK Kecamatan Cileungsi tidak berdaya dengan fakta yang ada, karena terindikasi adanya dugaan permainan oknum aparat yang terlibat dalam suplai sembako BPNT di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, kalau memang benar hal ini sangat disayangkan karena harusnya aparat berpihak pada masyarakat.

Sekadar untuk diketahui, perubahan Pedum program sembako tahun 2020 melarang ASN (termasuk TNI dan Polri), kepala desa atau lurah, perangkat desa/aparatur kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), Tenaga Pelaksana Bansos Pangan dan SDM pelaksana PKH, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong, mengelola e-Warong maupun menjadi pemasok e-Warong.
(Jaya)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook