Mosi Tidak Percaya Terhadap BPD, Warga Bojong Kulur Datangi Camat

BOGOR, INDONEWSSejumlah perwakilan warga Desa Bojong Kulur mendatangi kantor Kecamatan Gunung Putri untuk melakukan audiensi dengan camat, Senin (23/11/2020).

Beberapa orang perwakilan yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Desa Bojong Kulur ini meminta kepada camat untuk melakukan kajian dan analisa serta menyampaikan aspirasi terkait kinerja BPD yang dinilai warga tidak transparan dalam menjalankan tugas fungsinya. Kemudian 10 orang perwakilan warga tersebut diterima dan difasilatasi camat.

Hadir dalam audiensi di kantor Kecamatan Gunung Putri diantaranya 10 perwakilan warga, Camat Drs. Didin Wahidin didampingi Sekcam Gunung Putri Santoso, kasi pemerintahan, Kapolsek Gunung Putri AKP Andry Fran Ferdyawan, dan jajarannya, serta Danramil 2105 Gunung Putri Lettu Ferrianto.

Warga menyampaikan serta menyerahkan tanda tangan mosi tidak percaya atas kinerja BPD Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Aksi ini merupakan buntut dari demo pekan lalu karena warga meilai BPD tidak transparan dalam hal LPJ beberapa tahun belakangan.

Salah satu perwakilan Masyarakat Bojong Kulur, Zeeri Siswanto menjelaskan, dalam audiensi ini warga menyampaikan dan menyerahkan berkas dan tanda tangan mosi tidak percaya atas kinerja BPD Bojong Kulur.

“Kami meminta kepada pak camat untuk melakukan kajian-kajian dengan beberapa bukti berkas yang diserahkan ke camat,” ujarnya kepada Indonews.

“Audiensi hari ini sebagai bentuk kami mentaati dan mengikuti aturan terkait protokol kesehatan tentang Perbub PSBB, dimana saat ini sedang mewabah pademi Covid-19 yang tidak boleh berkumpul-kumpul atau berkerumun. Jadi kami tidak unjuk rasa untuk mengumpulkan masa, makanyan kami lakukan audiensi saja,” tambah Zeeri.

Dikatakan, audiensi dilakukan dalam rangka menyampaikan kinerja BPD karena ada pasal yang dinilai tidak dilakukan secara konsisten dan tidak sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri (Medagri)  No 110 tahun 2016 pasal 62, serta tugas dan fungsi yang tidak dijalankan dalam Pasal 31,32 tentang fungsi dan tugas BPD.

“Kami berharap masalah ini ditindaklanjuti dan diberikan sanksi jika memang terjadi pelanggaran. Kami menyerahkan sepenuhnya ke pihak pemerintah dalam hal sanksi,” tandasnya.

Sementara itu, Camat Gunung Putri Drs. Didin Wahidin menyampaikan bahwa mengemukan pendapat itu hak semua orang dan dilindung UUD 1945.

“Intinya masyarakat Desa Bojong Kulur menyampaikan pendapatnya terkait kinerja BPD dan sudah saya catat saran dan masukan dari warga tersebut,” ujarnya.

“Sebetulnya kami sangat apreisasi dengan adanya aliansi masyarakat pemerhati dan pengawas dalam penyelengaraan pemerintah desa. Mudah-mudah ini jadi mitra buat kami, bagaimana agar terlaksana sesuai dengan ketentuan dan perarturan yang berlaku,” tambah Didin.

Menurut camat, adanya MOSI tidak percaya terhadap BPD, tentunya sebagai pembelajaran khususnya BPD untuk lebih baik lagi dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.

“Untuk langkah selanjutnya, kami pihak kecamatan akan koordinasi dulu dengan pihak DPMD yang leading sektornya terkait pemberdayaan pemerintahan desa. Apa yang harus dilakukan terkait hal ini, tidak ada hubungan dengan pilkades sesuai yang disampaikan oleh perwakilan warga yang hadir dalam audiensi tadi,” terangnya

Ia pun mengimbau masyarakat Bojong Kulur agar mendukung agar proses pilakdes terlaksana dengan sukses tanpa ekses. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook