Dugaan Pungli SMPN 1 Cileungsi Simpang Siur, GMPK Akan Melapor ke Ombudsman

Ilustrasi

“Untuk sumbangan nominalnya tidak ditentukan atau terserah dari penyumbangnya. Untuk pungutan, biasanya nominal sudah ditentukan dan harus sesuai dengan nominal yang wajib diserahkan,” ujar Kompol Marwan, melalui pesan WhatsApp, Jumat (27/11/2020).

BOGOR, INDONEWS – Terkait adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Bogor, wartawan mengkonfirmasi Waka Polres Bogor, Kompol Marwan Fajrin.

“Untuk sumbangan nominalnya tidak ditentukan atau terserah dari penyumbangnya. Untuk pungutan, biasanya nominal sudah ditentukan dan harus sesuai dengan nominal yang wajib diserahkan,” ujar Kompol Marwan, melalui pesan WhatsApp, Jumat (27/11/2020).

Artinya, jika ada nominal uang yang ditentukan angkanya, berarti disebut pungutan. Hal itu pun dibernarkan oleh Kompol Marwan yang juga selaku Ketua Saber Pungli Kabupaten Bogor.

Pertanyaan dari wartawan tersebut guna menguatkan bahwa praktik pungutan di SMPN 1 Cileungsi Kabupaten merupakan salah satu bentuk pungutan liar. Sebab, pihak sekolah mematok jumlah pungutan yang harus dibayarkan oleh wali murid, yakni sebesar Rp.1,5 juta.

BERITA TERKAIT: Meski Mematok Harga, SMPN 1 Cileungsi Tetap Menyebut Sumbangan, Bukan Pungutan

Kendati sudah bisa dikategorikan sebagai pungutan liar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang sekolah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan pihak sekolah, namun pungutan di SMPN 1 Cileungsi dinilai ada kejanggalan. Sebab, hingga saat ini tidak ada tindakan sanksi dari pihak saber pungli.

Teranyar, Inspektorat menyatakan bahwa di SMPN 1 Cileungsi tidak ada pungutan liar. Padahal Inspektorat sendiri membenarkan bahwa wali murid dimintai uang dengan nominal Rp 1,5 juta per wali murid.

BERITA TERKAIT: Inspektorat Benarkan Wali Murid SMPN 1 Cileungsi Diminta Iuran Rp 1,5 Juta

Pihak Inspektorat, Ade Rahman menyebutkan, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas dugaan tersebut dan membenarkan adanya ketentuan dalam nominal sumbangan, yakni sebesar Rp 1,5 juta oleh pihak sekolah.

Ketua Tim Auditor, Deni juga membenarkan adanya iuran Rp 1,5 juta dari sekolah kepada wali murid, yang menurut pihak sekolah hal itu berdasarkan hasil musyawarah.

“Proses pembayarannya melalui wali kelas dan diserahkan kembali kepada bendahara. Mungkin adanya buku tabungan itu sebagai bentuk pembayaran secara dicicil,” ujar Deni, saat menggelar audiensi dengan relawan anti-korupsi, Jumat (27/11).

Menyikapi permasalahan ini, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md yang juga mengikuti audiensi dengan Inspektorat mengaku akan melaporkan adanya simpang siur aturan dalam kasus dugaan pungli di SMPN 1 Cileungsi kepada Ombdusman Republi Indonesia (ORI) dan aparat penegak hukum (APH).

BERITA TERKAIT: Anggota Dewan Sayangkan Pungli di SMPN 1 Cileungsi

“Dalam waktu dekat ini kita akan laporkan ke Ombudsman. Sebab kita menilai SMPN 1 Cileungsi ini melakukan pungli karena telah menentukan jumlah pungutan sebesar Rp 1,5 juta. Kita laporkan karena pernyataa pihak Inspektorat bahwa itu bukan pungli dinilai berbenturan dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016, bahwa sumbangan tidak dipatok nominal, sedangkan pungutan dipatok nominal, sebagaimana juga diungkapkan pak Waka Polres Bogor. Faktanya, SMPN 1 Cileungsi telah mematok nominal,” jelas Jonny melalui sambungan selulernya, Jumat, petang.

Ia juga menyinggung pernyataan Waka Polres Bogor soal perbedaan sumbangan dengan pungutan. Menurutnya, pernyataan Waka Polres Bogor telah sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Tetapi yang mengherankan, imbuh Jonny, mengapa SMPN 1 Cileungsi yang telah mematok nilai pungutan disebut bukan pungutan liar.

“Jadi kita lihat ada kesimpangsiuran. Di sisi lain benar bahwa pungli itu mematok biaya, tapi disisi lain justru SMPN 1 Cileungsi dibiarkan meskipun mematok biasa dan disebut melakukan pungli. Maka dari itu, GMPK dan teman-teman lain akan melaporkan ini ke ORI dan APH. Kita harus menegakkan aturan Permendikbud tersebut, dan jangan sampai priktik seperti ini dilakukan oleh sekolah lain. Jadi itu yang mendorong kita (melaporkan) ke ORI,” pungkas Jonny. (firm)

BACA JUGA: Berdalih Pengembangan, Orangtua SMPN 1 Cileungsi Dipungut Rp 1,5 Juta
Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook