Tanah Warga Diduga Diserobot, Perusahaan Terancam Pidana

Lokasi tanah warga yang diduga diserobot sebuah perusahaan

BOGOR, INDONEWS – Penyerobotan tanah merugikan banyak pihak. Kenali Pasal 385 KUHP yang akan melindungi pemilik tanah. Salah satu tindakan kriminal dalam konteks pertanahan adalah penyerobotan tanah, Pasal 385 KUHP dalam buku II Bab XXV menyatakan perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal empat tahun

Disebut dengan kejahatan stellionnaat, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas orang lain, harta tak bergerak milik orang lain, seperti tanah sawah, kebun, gedung dan lain-lain. Secara keseluruhan isi pasal tersebut menyatakan segala perbuatan yang melanggar hukum seperti dengan sengaja menjual, menyewakan menukarkan, mengadaikan, menjadikan sebagai tangungan hutang, mengunakan lahan properti milik orang lain dengan maksud mencari keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah atau melawan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan pasal tersebut, nasib naas dialami oleh Sarip, salah satu warga Kampung Dogol, RT 07 RW 03, Desa Cibatu Tiga, Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Berdasarkan keterangan dari Ketua LSM Xaliber Distrik 04 Bogor, Wawan, bahwa saat ini tanah milik Sarip No SPPT PBB P2 NOP: 320310001405600710 dengan luas tanah 434 meter di jalan Cariu RT 07 RW 03, Desa Cibatu Tiga diduga telah diserobot dan dikuasai serta dicuri oleh perusahaan.

“Saat ini Sarip selaku pemilik tanah sudah menyerahkan dan memberikan kuasa penuh disaksikan juga oleh dua anak kandungnya serta dua orang menantunya, diantaranya Muksin, Ulung, Dimas dan Jaelani kepada kami LSM Xaliber Distrik O4 Bogor untuk membantu menyelesaikan permasalahan tanah yang diduga telah terjadi penyerobotan oleh perusahaan,” jelasnya.

Menurutnya, kejadian ini sudah jelas menyalahi aturan dan menindas orang kecil. “Maka kami akan membantu menyelesaiakan masalah ini agar diproses secara hukum. Kami mengharapkan penegakan hukum bertindak seadil-adilnya, dan kami sebagai lembaga swadaya masyarakat wajib membantu dan memperjuangkan hak orang kecil yang ditindas oleh penguasa zholim,” ujar Wawan.

Sementara Sarip selaku pemegang SPPT PBB P2 yang setiap tahunnya membayar pajaknya membenarkan hal itu. “Saya meminta bantuan LSM Xaliber Distrik 04 Bogor melalui pak Wawan untuk menyelesaikan permasalahan tanah saya yang telah diserobot oleh perusahaan. Saya meminta keadilan karena saya tidak pernah menjualbelikan tanah tersebut,” kata Sarip.

“Saya berharap hal ini bisa diselesaikan dengan baik dan benar, karena itu hak saya yang telah diserobot orang. Saya meminta keadilan kepada penegak hukum. Jangan mentang-mentang kami orang kecil dan tidak mengerti hukum lantas seenaknya saja menyerobot tanah kami,” ujarnya

Terkait hal ini, Kepala Desa Cibatu Tiga, Asep saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum bersedia menjawab. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook