Soal Korupsi di Kemensos, Ketua DPD GMPK Ingatkan di Bogor Bansos Covid-19 Digerogoti

ILUSTRASI

BOGOR, INDONEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Bantuan Sosial (Bansos), Sabtu, 5 Desember 2020. Kasus dugaan korupsi terkait Bansos tersebut melibatkan sejumlah pihak dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Pasalnya, kasus dugaan korupsi Bansos tersebut diduga berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di Kemensos. Sementara Bansos yang diduga dikorupsi oleh pihak bersangkutan, merupakan Bansos sembako untuk masyarakat di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Lima tersangka kasus dugaan dugaan korupsi terkait Bansos tersebut, yakni sebagai pemberi Ardian IM, dan Harry Sidabuke dari vendor Bansos yang merupakan pihak swasta.

Terkait dengan kejadian itu, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md mengingatkan bahwa di Kabupaten Bogor bantuan sosial pangan di masa pandemi COVID-19 ‘digerogoti’ oknum tak bertanggung jawab.

“Kita sudah mengingatkan dari jauh-jauh hari bahwa di Kabupaten Bogor bansos banyak disalahgunakan oknum-oknum. Kita sudah mencoba mengajak teman-teman media untuk mempublikasikan hal itu, dan sempat viral. Namun kasusnya justru seperti dipetieskan, dibiarkan tanpa ada tindakan. Kini Kemensos diterpa kasus korupsi bansos, kita enggak heran karena kita sudah tahu dari dulu bahwa suatu saat kasus korupsi bansos akan mencuat, tinggal menunggu waktu saja,” ujar Jonny, saat ditemui dibilangan Cibinong, Bogor, Minggu (6/12/2020) pagi.

Jonny menyebutkan, pihaknya telah menyikapi kasus bansos di Kabupaten Bogor dengan melaporkannya ke pihak pemerintah, kepolisian bahkan ke kemensos. Namun, kata dia, jawabannya masih normatif, yakni masih dalam kajian tapi tanpa tindakan.

Bukti laporan GMPK ke Kemensos

“Ya kalau hanya dikaji terus kapan ada kesimpulannya. Kita juga sudah sikapi mulai dari penyaluran bansos di e-Warong dan lainnya. Di sana kita temukan banyak sekali keganjilan, akan tetapi sampai saat ini belum ada tindakan apapun. Meski begitu, kita tidak akan diam, akan terus ditindaklanjuti,” ujar dia.

Hukuman Mati

Dengan kejadian ini, Jonny meminta aparat penegak hukum menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

“Kita ketahui, Menkum Ham Yasonna Laoly menegaskan adanya hukuman mati bagi terpidana korupsi, bahkan itu sudah tercantum dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jelas ada hukuman mati. Dimungkinkan hukuman mati kalau dalam kondisi bencana alam, dalam kondisi moneter yang parah itu dimungkinkan. Pengulangan tindak pidana korupsi,” ucap Jonny.

Maka, sambung Jonny, aparat penegak hukum harus bisa mengimplementasikan peraturan tersebut agar menjadi efek jera bagi para pelaku korupsi.

Bukti laporan GMPK ke Pemkab Bogor

“Kalau aturan itu hanya menjadi embel-embel saja, ya percuma dong. Para koruptor tidak akan pernah takut dan bahkan tidak melihat adanya ancaman hukuman mati. Maka dari itu, proaktif pemerintah daerah dan kepolisian sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga marwah sebuah aturan,” jelasnya.

Dikatakan, pejabat pelaksana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Covid-19 tak kebal hukum.

Menurut dia, tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan perppu harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Pak Presiden Joko Widodo telah menetapkan Corona sebagai bencana nasional. Maka dari itu, jika terjadi tindak pidana korupsi terhadap dana anggaran untuk penanganan Corona, maka bisa ditindak sesuai dengan Pasal 2 UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Tipikor ini menetapkan bahwa korupsi di kala bencana bisa dijatuhi hukuman mati,” pungkasnya. (frm)

 

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook