Dugaan Pungli di SMPN 1 Cileungsi, GMPK Surati DPRD

Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md

BOGOR, INDONEWS – DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor intensif menyikapi adanya dugaan indikasi korupsi di wilayah kerjanya. Terbaru, GMPK kembali menindaklanjuti dugaan korupsi berbentuk pungututan liar (pungli) di SMPN 1 Cileungsi.

Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md menyebutkan, pihaknya telah melayangkan surat pengaduan terkait dugaan pungli di SMPN 1 Cileungsi, kepada DPRD Kabupaten Bogor, Senin (7/12/2020)

“Surat itu adalah pengaduan untuk diterapkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan penugasan eksekutif dalam penyelenggraan pendidikan yang dicemari oleh indikasi adanya tindakan pungutan liar pada SMPN 1 Cileungsi. Surat tersebut kita buat pada tanggal 4 Desember 2020, dan hari ini kita kirim ke dewan,” jelas Jonny, saat ditemui di sebuah caffe di bilangan Cibinong, Bogor, Senin.

Jonny mengungkapkan, surat tersebut ditujukan langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor sebagai langkah berdasarkan instruksi kesebelas dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

BACA JUGA: Dugaan Pungli SMPN 1 Cileungsi Simpang Siur, GMPK Akan Melapor ke Ombudsman

“Dalam instruksi tersebut menyatakan bahwa kesebelas, khusus kepada gubernur dan bupati/walikota untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya, Pasal 199 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menyatakan bahwa: Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah,” paparnya.

BACA JUGA: Inspektorat Benarkan Wali Murid SMPN 1 Cileungsi Diminta Iuran Rp 1,5 Juta

“Maka dengan ini kami Dewan Pengurus Daerah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPD GMPK) Kab. Bogor menyampaikan pengaduan untuk diterapkan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Penugasan Eksekutif dalam penyelenggaraan pendidikan yang dicemari oleh indikasi adanya tindakan Pungutan Liar pada SMPN 1 Cileungsi,” tegas Jonny.

Adapun bentuk pengaduan, imbuh dia, berlandaskan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kemudian peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme,” ujar dia.

Indikasi Pungli

Lebih jauh pria berdarah Batak itu menerangkan, indikasi tindakan pungli di SMPN 1 Cileungsi tersebut ialah, pada tahun ajaran 2019/2020 diduga kepala sekolah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah melakukan tindak memungut uang sebesar Rp1,5 juta kepada peserta didik/orang tua/walinya melalui cara penyetoran ke dalam buku tabungan siswa secara menyicil, mulai bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2020.

BACA JUGA: Meski Mematok Harga, SMPN 1 Cileungsi Tetap Menyebut Sumbangan, Bukan Pungutan

“Tindakan memungut uang sebesar Rp 1,5 kepada peserta didik/orang tua/walinya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar larangan pungutan biaya pendidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagaimana ketentuan undang-undang yang diamanatkan dalam: Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang menyatakan bahwa Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, atau walinya,” katanya.

Kemudian, sambung Jonny, Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah yang menyatakan bahwa: Komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya; Bahwa dalam Pasal 1 butir 3, butir 4 dan butir 5 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah menyatakan bahwa:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan bantuan pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

“Dan dalam Pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan pada sekolah yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung maupun tidak langsung,” jelasnya.

“Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut. maka tindakan Kepala SMP Negeri 1 Cileungsi yang melakukan pemungutan uang sebesar Rp 1,5 juta kepada setiap peserta didik baru/orang tua/walinya adalah bukan merupakan tindakan pemungutan dari hasil sumbangan pendidikan atau sumbangan oleh peserta didik, orangtua/walinya, sebab tidak secara sukarela dan mengikat satuan pendidikan. Lalu, diwajibkan kepada seluruh peserta didik baru/orang tua/walinya sehingga termasuk kepada peserta didik baru/orang tua/walinya dari masyarakat golongan yang kurang mampu,” ungkapnya.

Namun, smbung dia, tindakan Kepala SMP Negeri 1 Cileungsi yang melakukan pemungutan uang sebesar Rp 1,5 juta kepada setiap peserta didik baru/orang tua/walinya adalah merupakan tindakan pungutan pendidikan atau pungutan.

“Sebab pemberian berupa uang oleh seluruh peserta didik baru/orang tua/walinya tersebut bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutan berikut caranya ditentukan, yaitu ditentukan sebesar Rp 1.500.000, disetor dari mulai bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2020 dan melalui cara didebetkan pada rekening tabungan siswa,” ujar dia.

Selain itu, tandasnya, DPD GMPK juga telah melaporkan dugaan tersebut kepada Saber Pungli.

“Kami berharap, laporan kami ditindaklanjuti sebagai bentuk secara bersama-sama meniadakan praktik korupsi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor, serta dalam rangka pendukungan program nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Bumi Tegar Beriman tercinta ini,” pungkasnya. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook