Dugaan Pungli SMPN 1 Cileungsi Akan Ditindaklanjuti DPRD

Ilustrasi. (foto: Indeksberita.com)

BOGOR, INDONEWS – DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor telah melayangkan surat pengaduan terkait dugaan pungli di SMPN 1Cileungsi kepada Komisi 4, DPRD Kabupaten Bogor, Senin (7/12/2020) kemarin.

Surat tersebut merupakan pengaduan untuk meminta dilakukannya fungsi pengawasan Komisi 4 terhadap pelaksanaan penugasan eksekutif dalam penyelengaraan pendidikan yang dicemari oleh adanya indikasi tindakan pungutan liar pada wali murid/siswa di SMPN 1 Cileungsi.

Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor berdasarkan instruksi kesebelas, dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, tentang percepatan pemberantasan korupsi.

“Instruksi tersebut menyatakan, bahwa kesebelas, khusus kepada gubernur dan bupati/walikota untuk menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelakasanaannya,” jelas Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md, Senin.

Dijelaskannya, pada Pasal 199 peraturan pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menyatakan bahwa pengawasan, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

“Indikasi tindakan pungli di SMPN 1 Cileungsi tersebut ialah, pada tahun 2019/2020 diduga kepala sekolah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah melakukan tindak memungut uang sebesar Rp 1,5 juta kepada peserta didik/orang tua/wali murid melalui cara penyetoran ke dalam buku tabungan siswa secara menyicil, mulai bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan April tahun 2020,” jelas Jonny.

Dengan adanya surat aduan tersebut, Indonews mengkonfirmasi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto. Dia pun mengaku telah menerima surat aduan dari GMPK dan menyatakan akan mengkonfirmasi Ketua Komisi 4.

Sementara Wakil Ketua Komisi 4, Ridwan Muhibi saat dikonfirmasi mengatakan, dengan adanya surat pengaduan langsung ke DPRD, akan lebih mempermudah pihaknya untuk melakukan pengecekan/sidak di lapangan dan menindaklanjuti aduan tersebut.

“Terkait hal ini, kami Komisi 4 juga sudah pernah memberi masukan terhadap dinas pendidikan bahwa yang seperti itu harus dibenahi. Peruntukan yang memberatkan siswa/wali murid, apa lagi itu dikelola oleh sekolah harus ada pembinaan-pembinaan terhadap sekolah. Atas aduan masyarakat, seharusnya dinas pendidikan yang membidangi hal ini segera menindaklanjuti dengan tegas,” tandasnya. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook