Proyek di RSUD Ciawi Bermasalah, Pemkab Bogor Akan Sanksi Managemen

Proyek gedung H (Gizi) RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor yang molor diduga akibat adanya sejumlah pelanggaran.

BOGOR, INDONEWS – Buntut dari amburadulnya pengerjaan dua proyek pembangunan gedung di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, manajemen RSUD Ciawi pun terancam disanksi.

Diketahui, pembangunan dua buah gedung MDGs saat ini masih hanya berada di angka 25,54 persen. Anggaran tersebut sendiri diperoleh Pemerintah Kabupaten Bogor dari Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 38 miliar.

Ancaman sanksi tersebut disampaikan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Menurutnya, Pemkab Bogor bisa memberikan sanksi tegas kepada managemen RSUD Ciawi.

“Manajemen RSUD Ciawi harus bertanggung jawab. Jangan gagal tetapi dia masih main gitar. Jadi kita akan berikan sanksi atau punishmen karena rendahnya progres pembangunan Gedung MDGs, yaitu cuma 25,54 persen,” ujar Iwan Setiawan, belum lama ini.

Iwan menjelaskan, sisa anggaran yang tidak terserap akan dikembalikan Pemkab Bogor ke Pemprov Jawa Barat. Hal itu dilakukan lantaran gagalnya proyek pembangunan Gedung MDGs RSUD Ciawi, sehingga Pemkab Bogor tidak akan mendapatkan lagi bantuam keuangan serupa dari Pemprov Jawa Barat.

“Kami akan investigasi penyebab lambat atau gagalnya pelaksanaan pembangunan Gedung MDGs RSUD Ciawi. Jika tidak bisa mendapatkan lagi bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat, maka paling akan kami anggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat II untuk melanjutkan pembangunannya,” terangnya.

Iwan menyebutkan, sanksi tak hanya diberikan kepada managemen RSUD Ciawi, namun sanksi black list juga akan berlaku bagi penyedia jasa atau kontraktor yang mengerjakan proyek gedung MDGs RSUD Ciawi.

“Akan ada sanki juga (untuk penyedia jasa). Kami akan memutus kontrak dan memblacklist,” tandas Iwan.

Disoroti GMPK

Diberitakan sebelumnya, dua pekerjaan proyek di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat dinilai dapat merugikan negara. Pasalnya, proyek dengan biaya miliaran tersebut diwarnai kejanggalan.

Demikian disampaikan Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md.

Jonny juga mengaku pihaknya menemukan fakta pelaksanaan pembangunan, dimana bobot pekerjaan masih di bawah 10 persen, karena masih dalam tahap pembangunan struktur pondasi Gedung.

Pekerjaan belanja modal pengadaan gedung rumah sakit (belanja konstruksi) (banprop) itu merupakan pekerjaan gedung MDG’s dengan waktu pelaksanaan 170 hari kalender dan nilai kontrak sebesar Rp 35.403.388.356,34, dengan sumber dana APBD Provinsi Jawa Barat melalui APDB Kabupaten Bogor. Sedangkan kontraktonya ialah PT. Putra Naggroe Aceh dengan konsultan pengawan PT. Abhinaya Kanaka Diyanti

Kemudian kita temukan ada beberapa tiang atau paku bumi dalam keadaan setengah roboh. Sementara sisa masa pelaksanaan tinggal beberapa hari lagi. Kita juga heran, mengapa proyek pembangunan apapun di Kabupaten Bogor, setiap akhir tahun seperti linglung. Patut dipertanyakan ngapaian saja bulan-bulan sebelumnya. Dan apa yang salah dengan sistem keuangan maupun proses tender di Kabupaten Bogor yang kita cintai ini,” ujar Jonny, saat ditemui di bilang Cibinong Bogor, Minggu (13/12/2020).

Pihaknya juga mempertanyakan, mengapa pelaksanaan pekerjaan tersebut sampai mengalami ketidakmampuan dalam penyelesaian pekerjaan, sehingga berpotensi putus kontrak dan masuk dalam daftar hitam menurut UU.

Lalu, kita tanyakan apakah konstruksi pondasi gedung tersebut menggunakan KSLL atau tiang pancang? Apakah masa pelaksanaan 170 hari tidak mencukupi untuk waktu sampai penyelesaian pekerjaan tersebut? Bagaimana tanggapan dari pihak RSUD Ciawi dalam hal ini PPK sebagai pengendali kontrak? Dan apa penyebab ambruknya tiang atau paku bumi tersebut?” jelasnya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikan ke pihak PT. Putra Nanggroe Aceh selaku pemenang tender, namun tidak menjawab.

Selamatkan Uang Negara

Dalam menyikapi kejanggalan tersebut, GMPK mendesak aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan untuk menyelamatkan uang Negara jika benar dalam proyek tersebut terjadi praktik korupsi.

“Kami semakin yakin bahwa proyek ini dicampuri adanya praktik korupsi, sehingga kita mendesak KPK segera turun untuk memeriksanya. Jika benar ada pelanggaran, kita minta pelaku yang terlibat ditindak tegas agar menjadi efek jera,” ujar Jonny. (bin)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook