Bansos 2021, GMPK Kabupaten Bogor Minta Pengawasan Diperketat

BOGOR, INDONEWS – DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor kembali menyoroti terkait bantuan social (bansos) tahun 2021 yang dikucurkan pemerintah.

Bansos tersebut resmi disalurkan oleh Presiden Joko Widodo Senin, (4/1/2020). Jokowi menyebut, anggaran tersebut sebesar Rp 110 Triliun.

Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md mengatakan, bansos tahun 2021 harus diawasi lebih ketat lantaran rawan disalahgunakan oknum.

“Pada tahun 2020, kita sudah banyak sikapi persoalan bansos, khususnya di Kabupaten Bogor. Banyak penyalahgunaan, kejanggalan dan sebagainya sehingga kami menyurati kementerian sosial dan aparat penegak hukum. Maka di tahun 2021 ini, kami harap bantuan dari pemerintah tidak disalahgunakan, harus benar-benar sampai kepada penerimanya,” jelas Jonny, saat ditemui di Kawasan Cibinong, Selasa (5/1/2020).

Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor Jonny Sirait, A.Md.

Jonny pun mendesak aparat penegak hukum lebih proaktif dalam mengawasi penyaluran bantuan dan merespon setiap ada pengaduan terkait kejanggalan penyaluran bansos.

“Pengawasan, penyelidikan dan penindakan sangat diperlukan dalam penyaluran bansos ini. Maka aparat penegak hukum menjadi salah satu harapan untuk melakukan itu semua. Kepolisian, tim saber pungli dan lainnya harus proaktif, harus mau jemput bola juga,” ujar Jonny.

Jonny menandaskan, di tahun 2021 GMPK juga akan selalu konsisten mengawasi penyaluran bansos di Kabupaten Bogor.

“Sesuai dengan tugas pokoknya, GMPK akan ikut berkontribusi kepada Negara dan masyarakat dengan mengawasi penyaluran bansos. Jika ada pelanggaran di lapangan, kami tidak segan untuk melaporkannya. Kami akan terus menyikapinya hingga keadilan benar-benar ditegakkan,” pungkas Jonny.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan bantuan tunai se-Indonesia untuk tahun 2021 di Istana Negara.

“Tahun 2021 ini, penyaluran bansos akan terus kita lanjutkan. Dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun,” jelas Jokowi dalam sambutannya saat Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021 di Istana Jakarta, Senin.

Jokowi menjelaskan, bantuan yang diluncurkan akan disalurkan kepada seluruh penerima yang tersebar di 34 provinsi.

“Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Dalam rangka membantu masyarakat atasi dampak pandemi Covid-19,” lanjutnya.

Bantuan tersebut terdiri dari tiga jenis, yakni program keluarga harapan (PKH), program sembako dan bantuan sosial tunai (BST). Jokowi menjelaskan, bantuan tunai 2021 disalurkan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan.

Untuk PKH akan disalurkan lewat bank milik negara/Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) dalam empat tahap.  Kemudian program sembako akan disalurkan pada Januari hingga Desember 2020.

“Nilainya Rp 200.000 per keluarga per bulan,” kata Jokowi.

Terakhir, program BST akan diberikan sejak Januari hingga April atau selama empat bulan.

“Besaran BST yakni Rp 300.000 per bulan. Jadi sudah jelas semuanya,” tegas Jokowi.

Jokowi berharap, bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi covid-19.

“Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat,” ucap Jokowi. *

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook