Sudah Setahun Oyan Menanti Janji Bantuan Rutilahu

Oyan, warga Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor yang pernah dijanjikan mendapat bantuan rutilahu, namun sampai sekarang tidak terealisasi.

BOGOR, INDONEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa barat, tahun 2019 menganggarkan dana sebesar Rp 262,5 miliar untuk bantuan perbaikan 15.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Adapun besaran bantuan untuk perbaikan Rutilahu tersebut rata-rata Rp 17,5 juta per unit. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penetapan kriteria penerima bantuan social, yaitu syarat lokasi, syarat penerima bantuan social (lembaga non pemerintah) dan syarat penerima manfaat.

Syarat nomor  2 yang harus dilakukan dalam pengajuan proposal program tersebut, 3 di antaranya adalah BKM/LKM,LPM dan kelurahan/desa mampu bekerja sama dalam menetapkan dan mengusulkan calon penerima manfaat langsung, memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan melaporkan pertangung jawaban pengunaan dananya.

BKM/LKM, LPM dan Kelurahan/Desa mampu menetapkan dan mengusulkan calon penerima langsung berdasarkan prioritas; Tingkat masyarakat berpenghasilan rendah,bukti kepemilikan lahan,tingkat kerusakan rumah kesiapan partisipasi dan swadaya masyarakat.

BKM/LKM,LPM dan Kelurahan/Desa bersedia membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berfungsi sebagai Panitia Pelaksana Rehabilitas Rumah.

Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur adalah salah satu desa yang mengajukan program Bansos Rutilahu bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sebesar Rp 525.000.000, dengan rincian per kepala keluarga terpilih mendapatkan sebesar Rp 17,5 juta sebanyak 30 unit/kepala keluarga.

Oyan, warga Kampung Cimenyan, RT 01/06 salah satu warga yang pernah dipanggil dan dijanjikan oleh ketua LPM Desa Sukadamai untuk mendapatkan bantuan Rutilahu.

Saat ditemui INDONEWS di rumahnya, Oyan menceritakan bahwa sekitar bulan April tahun 2020 lalu dirinya dipanggil Ketua LPM Desa Sukadamai. Dirinya ditawarkan atau dijanjikan akan mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni.

“Katanya rumah saya akan dibedah atau direhab, tapi dengan syarat harus menyiapkan bahan material tambahan sekitar Rp 8 jutaan, jika hal itu saya sanggupi, maka rumah saya akan direhab,” jelas Oyan, Senin (4/1/2020).

“Saat itu, karena saya belum punya uang, saya bingung untuk mengambil keputusan sanggup atau tidaknya. Seiring jalannya waktu, saya sempat diminta dan mengumpulkan foto copy KK dan KTP hingga 3 kali dan pernah ada tim survei dari desa yang datang ke rumah dan saya sudah membeli batu dan kayu serta bambu sesuai yang disampaikan kepada saya waktu itu, akan tetapi memang belum semua terpenuhi. Namun sampai saat ini tidak ada realisasinya. Sampai ujung tahun 2020 tidak jelas, dan saya ingin kejelasan dari pemerintah desa tentang program tersebut,” ungkap Oyan.

Sementara saat dikonfirmasi, Pjs Kepala Desa Sukadamai, Ihsan mengatakan, berdasarkan data yang ada di program tersebut tidak ada nama Oyan sebagai penerima.

“Saya juga tidak tahu berkaitan dengan pernah dijanjikan oleh Ketua LPM. Jadi mengenai hal tersebut saya tidak paham betul, karena saat itu yang menjabat bukan saya. Terkait mekanisme pelaksanaanya, saya kurang paham,” jelas Ihsan, Senin (4/1/2021).

“Saat ini pun program bansos Rutilahu tersebut belum selesai. Menurut data yang masuk ke saya, saat ini ada 30 kepala keluarga penerima yang mendapatkan bantuan tersebut, namun berdasarkan keterangan dari Ketua LPM sebagai pelaksana langsung bahwa baru 9 unit yang sudah direalisasikan dan itu pun belum finish,” jelasnya.

Ditambahkan, terkait program bansos Rutilahu Banprov tahun 2020 ini dirinya tidak tahu secara persis. “Saya baru tahu setelah Ketua LPM mengundurkan diri dan sekalian menyerahkan data program rutilahu tersebut. Jadi untuk informasi yang akurat terkait mekanisme dan pelaksanaanya saya tidak paham betul,” katanya.

“Akan tetapi dalam hal ini saya sudah berupaya untuk meminta keterangan dan meminta kejelasan kepada semua pihak yang terlibat dalam program ini, namun sampai saat ini kami belum bisa mendapatkan informasi yang akurat. Selanjutnya kami pemeritah desa akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai program ini,” tukasnya. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook