Oknum Pendamping Diduga Selewengkan Dana PKH Milik Warga

Ny. Saemi bersama anaknya

BOGOR, INDONEWS – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan oleh kementerian sosial sejak tahun 2007. Program ini secara internasional dikenal sebagai Program Conditional Cash Transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat.

Setiap Penerima manfaat PKH akan menerima uang bansos Rp 1.890.000 per tahun dan dicairkan sebanyak empat kali. Uang tersebut ditransfer oleh bank penyalur ke rekening tabungan penerima bansos. Untuk pengambilannya mereka cukup mengunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai ATM.

Program ini cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tertentu, terutama dalam menangani masalah kemiskinan kronis. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandag disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri sangat terbantu dengan adanya PKH dari Kementerian Sosial untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga, khususnya pada kategori Keluarga Sangat Miskin (KSM), untuk mengurangi angka kemiskinan, memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Untuk mengawal program PKH di masyarakat, kemensos mempunyai perpanjangan tangan, yaitu pendamping PKH dengan tugas dan fungsinya adalah untuk membuka pemikiran dan pengetahuan para KPM untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik yang pada akhirnya para KPM akan ter-graduasi lulus dari PKH dan lepas dari kemiskinan.

Menyangkut hal itu, Saemi salah satu warga Kampung Cimenyan, RT 01/06, Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor selaku ibu dari Nasip sebagai penyandang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang pernah diberitakan INDONEWS sebelumnya, alih-alih lepas dari kemiskinan, justru malah sebaliknya.

Ditemui INDONEWS di rumahnya, Saemi menceritakan bahwa dirinya dulu pernah dapat program PKH, tapi itu hanya sekali dan sampai saat ini ia tidak tahu lagi, apakah masih mendapatkan program tersebut atau tidak.

“Kartunya pun saya tidak pernah memegangnya. Kartu tersebut dipegang oleh pendamping PKH. Ada beberapa nama saat itu, seperti Atem dan Maya, yang saya tahu itu kader bagian PKH,” kata Saemi, Selasa (5/1/2020).

“Setelah dapat sekali, sudah tidak pernah dapat lagi dan beberapa kali saya dapat bantuan beras bulog, tapi saya tidak tahu program apa. Dan untuk bantuan lain, saya tidak pernah menerima. Mengenai PKH saya juga tidak tahu, saya masih terdaftar atau tidak jadi penerima PKH karena sudah lama saya tidak pernah dapat lagi,” tambahnya.

Di tempat berbeda, awak media mendatangi rumah Atem bersama putranya Saemi untuk mengkonfirmasi langsung kepada Atem selaku kader/pendamping.

Saat ditanya apakah Saemi mendapatkan PKH atau tidak dan kartunya dimana, Atem mengaku tidak tahu kartunya dimana.

“Waktu itu saya hanya bertugas mengantarkan uang untuk Ibu Saemi sebesar Rp 500 ribu. Setelah itu saya tidak tahu kartunya ada sama siapa, tapi itu sudah dikembalikan ke kecamatan. Emang kamu dari mana, kok nanya-nanya hal itu,” ujar Atem. Setelah dijawab dari media, ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan tidak keluar  lagi.

Sementara Erik, selaku TKSK Kecamatan Sukamakmur saat dikonfirmasi mengenai hal ini membenarkan, bahwa Saemi adalah penerima PKH dan sudah dicek ada namanya.

“Terkait hanya baru menerima sekali, itu adalah ranahnya pendamping PKH, dan saya tidak tahu apakah dialihkan atau seperti apa. Pendamping PKH saya sendiri tidak kenal, jadi saya tidak bisa menjelaskan,” ungkapnya.

“Jadi untuk jelasnya terkait status penerima PKH ibu Saemi, silahkan konfirmasi ke pendamping PKH. Sementara Nasip sebagai pasien ODGJ, hari ini sudah ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan dan Satgas Disabilitas/ODGJ, namun sedang dalam proses dan pemeriksaan termasuk ODGJ jenis apa untuk rekomendasi tindakan selanjutnya,” tandasnya. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook