Warga tak Keluhkan Beras Bansos Tahap III, Diduga Dipelintir Oknum

Penyaluran beras bantuan sosial tahap III di Kabupaten Bogor

BOGOR, INDONEWS – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap tiga berupa beras dengan merk PD Tohaga kemasan 15 kg atau 30 kg per keluarga penerima manfaat (KPM) terdampak Covid-19, di antaranya di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.

Dari jumlah penerima beras bantuan bupati tahap tiga di Desa Sukaharja, dari 342 KPM ditemukan hanya 4 keluarga penerima manfaat yang kualitas berasnya kurang bagus, itupun masih layak konsumsi.

Setelah ditelusuri, ternyata bukan warga penerima yang mengeluhkan kualitas  beras tersebut, tapi justru ada pihak lain yang diduga mencoba mempelintir bansos.

Pihak tersebut salah satu satunya oknum tokoh masyarakat di Desa Sukaharja yang mengambil beras bantuan bupati tersebut dari warga penerima sebanyak satu karung kemasan 15 kg, dan dibeli seharga Rp100 ribu. Selnajutnya beras yang dibeli itu dijadikan sebagai barang bukti untuk dilaporkan ke salah satu anggota DPRD Kabupaten Bogor, tanpa memberitahu kepada warga penerima beras untuk apa beras itu dibeli.

Saat keempat warga penerima ditemui Indonews, salah satunya mengatakan bahwa dirinya tidak tahu kalau beras itu dijadikan barang bukti, karena yang satu karung sudah dimasak buat makan sehari-hari, artinya layak konsumsi.

“Beras yang saya terima satu karung diambil dan saya dikasih uang Rp100 ribu. Padahal saya tidak ada niat untuk jual beras itu karena saya juga butuh buat makan,” katanya.

Saat diklarifikasi, Ketua RT dan RW setempat juga mengaku tidak tahu ada warga yang mengeluhkan kualitas beras bantuan bupati tahap tiga tersebut, karena sebenarnya tidak ada keluhan dari warganya soal beras.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Atikah, S.Pd I juga justru sama sekali tidak tahu kalau ada warga penerima beras bantuan bupati tahap tiga mengeluhkan kualitas beras, karena memang tidak ada laporan baik ke RT/RW maupun ke kantor desa.

“Kenyataanya, mayoritas memang kualitas beras bagus dan layak konsumsi. Karena pihak pemerintah desa ketitipan amanat  untuk menyalurkan beras banbup tersebut ke warga penerima, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, saya akan ganti dengan beras yang layak konsumsi. Namun mayoritas warga penerima bantuan beras banbup tahap tiga di Desa Sukaharja tidak mengeluh, karena kualitas berasnya bagus, layak konsumsi,” ungkap Atikah.

Terkait adanya laporan kepada salah satu anggota Dewan Kabupaten Bogor dengan bukti satu karung beras kemasan 15 kg, Kepala Desa Sukaharja mengaku tidak tahu sama sekali.

“Saya benar-benar tidak tahu kalau ada warga esa Sukaharja yang lapor ke dewan masalah beras banbup tahap tiga. Saya tahu justru dari media,” pungkasnya.

Di tempat berbeda, salah seorang tokoh masyarakat setempat menanggapi, dalam menyikapi suatu permasalahan, seharusnya sebagai tokoh masyarakat atau warga desa lebih bijaksana dan menghargai keberadaan pemerintah desa, sehingga tercipta keadaan yang kondusif untuk bersama-sama membantu program pemerintah dan kemajuan desa, tanpa dilandasi adanya unsur politik, karena masyarakat itu sendiri yang akan jadi korban. (Jaya)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook