Cegah Korupsi, GMPK Luncurkan Buku “Koruptor Go To Hell!” Untuk Umum

Buku dengan judul “Koruptor Go To Hell!”. Buku tersebut tampil dengan dua sampul dengan dominasi warna hitam dan merah

BOGOR, INDONEWS – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) terus berupaya melakukan pencegahan praktik korupsi. GMPK menilai, persoalan korupsi di Indonesia ibarat gunung es yang dapat membekukan segala aspek.

Baru-baru ini, GMPK meluncurkan sebuah buku dengan judul “Koruptor Go To Hell!”. Buku tersebut tampil dengan dua sampul dengan dominasi warna hitam dan merah. Pada sampul berwarna merah, terdapat sub tulisan: “Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia”. Sedangkan pada buku hitam, terdapat sub tulisan: “Gurita Korupsi di Indonesia”. Keduanya ialah tulisan dari Ketua Umum GMPK Irjen Pol. (Purn) Bibit Samad Riyanto, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md mengemukakan bahwa buku tersebut diterbitkan untuk umum dan tidak mengenal batas usia.

“Buku ini sebagai langkah GMPK untuk mencegah praktik korupsi. Buku ini untuk umum, remaja, dewasa dan orangtua bisa membacanya,” jelas Jonny saat ditemui di Sekretariat GMPK Kabupaten Bogor, Hotel Taman Cibinong 2, Jl Raya Bogor KM 46, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/1/2020).

Lebih jauh Jonny mengungkapkan rencana program pencegahan korupsi oleh GMPK, di mana ada ada dua program dalam rencana tersebut. Pertama, pelaksanaan membangun Public Awareness melalui sosialisasi dan diseminasi. Dan kedua, program pendidikan anti korupsi sejak dini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi yang menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang bersubstansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non formal.

Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor Jonny Sirait, A.Md

Public Awareness adalah kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahayanya korupsi, sehingga pelaksanaan membangun public awareness adalah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari upaya pencegahan korupsi,” kata dia.

Pria berdarah Batak itu menambahkan, salah satu cara untuk membangun public awareness yang telah diagendakan DPD GMPK Kabupaten Bogor adalah melalui sosialisasi dan diseminasi di ruang publik.

“Diseminasi adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut,” jelasnya.

“Salah satu media sebagai bahan informasi mengenai korupsi, bahaya korupsi, dampak korupsi dan bagaimana cara mencegah korupsi, yang akan diberikan kepada kelompok target atau individu masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bogor adalah buku ‘Gurita Korupsi di Indonesia’ karangan Irjen Pol (Purn) Bibit Samad Riyanto yang juga kebetulan Mantan Pimpinan KPK periode ke 2, sekaligus Pendiri dan Ketua Umum DPP GMPK,” tuturnya.

Jonny menjelaskan mekanisme pendistribusian buku tersebut, yakni setelah pengadaan buku pihaknya akan memulai membagikan buku kepada masyarakat atau komunitas tertentu untuk  dijadikan sebagai alat pencegahan korupsi

“Dan bentuk pertanggungjawban kami terkait program ini di antaranya, lembaga atau instansi yang bekerja sama dengan GMPK akan diberikan buku tersebut, sertifikat ucapan terima kasih atas dukungan terhadap pencegahan korupsi, khususnya di Kabupaten Bogor, beserta plakat,” katanya.

Setelah program pencegahan korupsi tahap pertama ini dilakukan, sambung pria yang karib disapa Bang Jon itu, rencananya GMPK Kabupaten Bogor akan mulai melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi sejak dini dengan target tingkat PAUD/TK, SD dan SMP, sesuai instruksi presiden kepada Menteri Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan tentang penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal.

“Lalu terkait buku yang akan kami sebarluaskan, adalah alat utama untuk melakukan progrm pemcegahan korupsi. Buku yang disebarluaskan akan dilengkapi dokumen foto, dan dokumen foto tersebut akan kami sampaikan pada pihak-pihak tertentu yang mendukung dan menjalin kerja sama dengan GMPK,” terangnya.

Dikatakan, program pencegahan juga akan didukung oleh publikasi secara nasional agar kelak menjadi percontohan bagi kabupaten/kota lainnya, dengan harapan Kabupaten Bogor sebagai barometer untuk pelaksanaan program pencegahan korupsi yang merupakan program nasional yang didukung juga oleh aparat penegak hukum maupun KPK.

Butuh Dukungan Semua Pihak

Untuk menyukseskan program pencegahan korupsi tersebut, kata Jonny, maka dibutuhkan dukungan serta kerja sama dari semua pihak, baik pemerintahan, lembaga/instansi, komunitas dan masyarakat.

“Maka dari itu, kami juga mengajukan permohonan dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan membangun Public Awareness melalui sosialisasi serta diseminasi dalam rangka upaya pencegahan korupsi,” katanya.

Dalam rangka turut serta mewujudkan pelaksanaan Instruksi Presiden Kesebelas butir 11 dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang menginstruksikan kepada kepala daerah sebagai berikut:

Instruksi Kesebelas, khusus kepada gubernur dan bupati/walikota: menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya dan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“Maka DPD GMPK Kabupaten Bogor telah mengagendakan untuk melaksanakan upaya membangun public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi, yang merupakan salah satu bagian sangat penting dari upaya Pencegahan korupsi,” katanya.

“Salah satu cara untuk membangun public awareness yang telah diagendakan adalah melalui cara mengintensifkan sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai korupsi, dampak korupsi dan bagaimana cara untuk mencegah korupsi,” tandasnya. (bon)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook