Warga Kecamatan Jonggol Keluhkan Pungutan saat Menerima BPNT

BOGOR, INDONEWS – Kementerian Sosial RI memastikan program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai akan berlanjut di tahun 2021.

Perlu diketahui bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warong yang bekerja sama dengan bank.

Program ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif. Penyaluran bantuan sosial non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat adminitrasi.

Namun tidak sedikit juga dari beberapa program pemerintah disalahgunakan hingga dijadikan ajang para oknum untuk meraup keuntungan secara pribadi serta melakukan kecurangan, seperti melakukan pungutan hingga dapat melanggar mekanisme dan juklak juknisnya yang tidak sesuai pedoman umum (pedum) serta tidak sesuai aturan hukum.

Salah satu warga penerima BPNT asal Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor inisial ST, mengaku setiap bulan menerima sembako dengan cara di antar ke rumahnya. Atau dirinya tidak pernah datang ke toko (e-waroeng) secara langsung.

“Bantuan saya diantar, karena kartunya pun sampai saat ini dipegang oleh kader atau pendamping. Saya tidak pernah menggesek ATMnya langsung ke toko yang ditunjuk. Hingga saat ini saya tidak tahu dapat sembako itu dari mana dan berapa jumlah nilai sembako yang saya dapat karena sembako tersebut diantar langsung oleh kader ke rumah saya,” tuturnya.

Anehnya lagi, kata dia, setiap sembako datang dirinya harus mengeluarkan uang sebesar Rp 15 ribu dengan alasan untuk upah upah antar sembako.

“Tapi terkadang juga bisa lebih (dari Rp 15 ribu). Apa lagi kalau barang datangnya tidak bersamaan. Kadang beras duluan, setelah sehari kemudian datang lagi telur, kentang, kacan dan jeruknya. Itu saya bayar lagi sama dengan yang awal, yaitu Rp 15 ribu lagi,” ungkapnya.

Ia mengaku keberatan jika harus mengeluarkan uang kembali. “Terus terang saya keberatan dengan harus membayar begitu, padahal uang segitu bagi kami sangat berharga. Tapi ya mau gimana lagi pak, mungkin sudah aturannya begitu, saya kan enggak tahu. Harapannya, saya tidak harus membayarkan, karena itu gratis kalau kata pemerintah,” ungkap dia.

Hal senada juga disampaikan salah satu warga Desa Jonggol, RW 11 berinisial RK. Dia menyampaikan bahwa setiap datang paket sembako program BPNT, dirinya harus menebus sebesar Rp 10 ribu.

“Paket diantar oleh kadernya. Pokoknya setiap datang sembako ya Rp 10 ribu mah harus ngasih. Kalau enggak dikasih saya khawatir paket saya gak sampai ke rumah, apalagi saya orang kampung dan kartunya juga saya mah gak megang,” terangnya.

“Ya saya mah berharap kalau dapat sembako lagi bulan ini, gak harus nebus karena uang Rp 10 ribu teh kadang uangnya gak ada. Ya kalau ada, kalau lagi pas gak ada kan terpaksa minjem dulu sama orang lain, dari pada sembakonya gak dikasih,” cetusnya. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook