Terkait Sengketa Tanah di Cibinong, Ahli Waris Liauw Hok Tay Menuntut Keadilan

Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md menandatangi surat kuasa dalam pendampingan kasus sengketa tanah yang dikuasi salah seorang ahli waris dari adopsi

BOGOR, INDONEWS Seluruh ahli waris sedarah dalam garis lurus kebawah, menurut undang-undang (ab intestato) dari Liauw Hok Tay (alm), pemilik asal sebidang tanah seluas 16.100 m2 (enam belas ribu seratus meter persegi), di Desa/Kelurahan Ciriung (sekarang bernama Kelurahan Cirimekar), Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Letter C/Girik Nomor : 353 Persil No. 84 Kls. S.II seluas 1,114 hektar dan Persil No. 82 Kls. D.III seluas 0,496 hektar atas nama Liauw Hok Tay terus mencari keadilan atas hak mereka untuk mendapatkan hak milik dari pewarisan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

“Hingga saat ini, seluruh tanah milik kakek kandung kami itu masih dikuasai oleh salah seorang ahli waris dari adopsi, sehingga kami seluruh keturunan sedarah dari kakek Liauw Hok Tay (alm) tidak mendapatkan apa-apa,” ungkap Sunardi, salah seorang cucu kandung dari Liauw Hok Tay (alm) didampingi Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait Ketua, A.Md kepada Indonews, Kamis (14/1/2021).

Menurut Sunardi, upaya pencarian keadilan atas hak milik dari pewarisan tersebut telah berulang kali dilakukan oleh para ahli waris sah dari Liauw Hok Tay (alm) melalui upaya hukum jalur Pengadilan dan Kantor Pertanahan, namun belum juga berhasil.

Putusan Bertentangan

Di jalur Pengadilan, tutur dia, ada putusan terindikasi berbeda yang saling bertentangan. Sementara di jalur Kantor Pertanahan, Kanwil Provinsi Jawa Barat ditengarai memberikan keputusan yang hanya mengacu pada adanya makna dalam Putusan Pengadilan yang menimbulkan adanya peralihan hak melalui jual beli dan hibah. Sehingga atas seluruh tanah milik Liauw Hok Tay (alm) tersebut tetap tidak dapat dikuasai oleh seluruh ahli waris sedarah dalam garis lurus kebawah menurut undang-undang (ab intestato).

“Maka dalam mencari keadilan kali ini, kami seluruh para ahli waris memohon bantu kepada pak Jonny Sirait dari GMPK untuk mendampingi kami disepanjang jalan pencarian keadilan bagi kami itu,” ujar Sunardi dengan sinar tatapan mata penuh keyakinan akan datangnya kepastian hukum yang adil untuknya beserta seluruh keluarga ahli waris sah lainnya.

Foto bersama ahli waris sedarah dari Liauw Hok Tay (alm), pemilik asal sebidang di Desa/Kelurahan Ciriung (sekarang bernama Kelurahan Cirimekar), Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor

Sementara itu, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Jonny Sirait, A.Md menjelaskan, ada dua sebab yang menurut pandangan hukumnya menimbulkan persengketaan hak kepemilikan tanah harta peninggalan Liauw Hok Tay (alm) antar para ahli waris tersebut.

Pertama, kata Jonny, atas seluruh tanah itu dikuasai oleh hanya satu orang ahli waris dari adopsi berdasarkan alas hukum jual beli dan hibah, sehingga para ahli waris sah lainnya tidak mendapatkan hak milik dari pewarisan itu lagi.

Kedua, masih kata Jonny, adanya kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan persengketaan hak kepemilikan dari pewarisan tersebut selama ini.

“Jika diurai dengan runut secara ketentuan undang-undang benang permasalahan sengketa tanah yang tampak sudah sangat kusut itu, sebenarnya tak terlalu pelik untuk ditarik lurus kembali,” ujar pentolan GMPK Kabupaten Bogor berdarah Batak itu.

Dalam hukum waris, jelas Jonny Sirait, ada dua konsep hukum yang diterapkan di Indonesia sebagai negara hukum. Pertama, yaitu Hukum Waris Barat yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan kedua yakni Hukum Waris Islam yang berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

“Sehingga apabila telah didapat kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah yang dipersengketakan adalah milik Liauw Hok tay (alm) sebagai Pemilik asal, ya terapkan saja Hukum Waris Barat dalam KUHPerdata sebagai pedoman yang mengatur hukum bagi keturunan Tionghoa untuk menyelesaikan persengketaan keperdataan mengenai hak kepemilikan atas tanah milik Liauw Hok Tay tersebut,” demikian terang Jonny Sirait.

Dijelaskan Bang Jon, sapaan karibnya, dalam Pasal 874 KUHPerdata berbunyi, “Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah”.

Maknanya, berarti tanah milik Liauw Hok Tay (alm) tidak dapat dikuasai oleh satu orang ahli waris saja, sebab keseluruhan tanah tersebut adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang,” jegas Bang Jon.

Diterangkannya lagi, ada dua ketentuan undang-undang lainnya yang seyogyanya harus dijadikan pegangan inti bagi semua pihak dalam persengketaan tersebut, terutama bagi pihak yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan sengketa itu demi adanya kepastian hukum yang berkeadilan bagi semua pihak dalam persengketaan.

Pertama, tutur dia, yaitu Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”

“Pasal tersebut yang maknanya seluruh para ahli Liau Hok Tay (alm) tidak perlu lagi melakukan penuntutan atau perbuatan hukum apapun untuk mendapatkan hak milik dari pewarisan itu, sebab telah ‘dengan sendirinya karena hukum’ mendapat hak milik dari pewarisan,” kata dia.

Kedua, yakni Pasal 1066 KUHPerdata yang berbunyi: “Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.”, yang maknanya alas hak yang menjadi dasar penguasaan seluruh tanah Liauw Hok Tay (alm) oleh satu orang ahli waris dari adopsi tersebut menurut undang-undang menjadi cacad administrasi sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum kepemilikan karena penguasaan tersebut “dalam keadaan tidak terbagi”.

“Kesimpulannya, demi dapat memberikan kepastian hukum yang benar-benar berkeadilan, saya hanya mengimbau kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tanah Liauw Hok Tay (alm), agar kiranya dapat menerapkan Hukum Waris bukan Hukum Jual beli atau Hibah dalam menyelesaikan perkara sengketa tanah waris itu. Sebab ada satu ketentuan undang-undang yang maknanya membatasi penerapan hukum jual beli dan hibah dalam perkara warisan, yaitu Pasal 913 KUHPerdata tentang Legitieme Portie atau bagian mutlak yang harus diberikan kepada seluruh para ahli waris, yang sekalipun Pewaris tidak boleh mengganggu gugatnya baik melalui cara hibah, wasiat apalagi jual beli,”  pungkas Jonny Sirait. (red)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook