Terkait Pungli BPNT di Desa Jonggol, Kades Angkat Bicara

Kades Jonggol, Yofi Mohamad Safri

BOGOR, INDONEWS – Carut marut penyelengaraan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dikeluhkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang mengaku dipungut biaya saat pengambilan paket sembako BPNT.

Bahkan, ada dugaan keterlibatan oknum petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melakukan tindakan pidana. Di antaranya menerima imbalan (gratifikasi) dari KPM, dan TKSK tersebut diduga mengarahkan kader atau pendamping untuk memungut uang saat pengambilan paket tersebut pada KPM.

Salah satu kader atau ketua kelompok yang tidak mau disebutkan namanya mengaku bingung dengan arahan TKSK yang mengharuskannya memunggut uang pada KPM, dengan nilai yang sudah ditentukan. Dan anehnya lagi, kata dia, paket tersebut diambil dari rumah TKSK karena juga sebagai suppliernya.

Perlu diketahui, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 28 tahun 2018 Tentang TKSK, disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2), dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya TKSK tanpa imbalan.

Di Pasal 7 juga disebutkan, TKSK memfasilitasi untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam kesejahteraan sosial di kecamatan dalam bentuk pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan dan atau rujukan.

Berkaitan carut marutnya program penyelengaraan BPNT di Desa Jonggol, Kades Jonggol, Yofi Mohamad Safri angkat bicara. Saat dikonfirmasi Indonews, Kamis (14/1/2021) Yofi mengatakan bahwa pihaknya pernah mengumpulkan KPM BPNT dan PKH serta pendamping di setiap wilayah.

“Kami menanyakan terkait adanya informasi pungutan pada penerima oleh oknum pendamping, namun kami menemukan kesulitan di mana para KPM tidak ada yang mau memberikan keterangan,” terangnya.

“Memang kami mendengar adanya berita dan kabar terkait pungutan tersebut, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena KPM tidak mau buka mulut. Untuk lebih jelas dan detailnya, silahkan tanyakan ke TKSK karena secara langsung kami tidak dilibatkan oleh TKSK dalam pendistribusian Program BPNT atau PKH,” tambah Yofi.

Ia mengaku pernah berpesan kepada para pendamping atau kader, agar jangan sampai merugikan para KPM.

“Saya juga berharap kepada pendamping/kader dan TKSK agar kedepannya lebih kooperatif dan bisa bekerja sama dengan pihak desa dalam penyaluran BPNT ataupun PKH,” pungkasnya. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook