Sebanyak 10.185 Warga Kabupaten Bogor Akan Divaksin, Ini Mekanismenya

Foto: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan (kanan), saat ditemui Indonews di ruang kerjanya, Selasa (19/1/2021).

BOGOR, INDONEWS – Pemerintah menjamin akan menanggung pasien yang mengalami kejadian setelah imunisasi vaksinasi Covid-19.

Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (Komnas KIPI) Hindra Irawan mengatakan ketentuan ini berlaku bagi masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun tidak.

“Yang tidak atau belum membayar iuran akan diupayakan ditanggung negara. Peraturannya sedang diproses,” kata Hindra, saat rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Selasa, 19 Januari 2021.

Di Kabupaten Bogor sendiri, telah diusulkan sebanyak 1,2 juta warga atau 20 persen dari jumlah pendudukan Kabupaten Bogor yang mencapai sekitar 6 juta jiwa untuk mendapat vaksin.

“Sudah kita data semuanya dari yang kita usulkan sebanyak 1,2 juta warga, baik itu ASN yang lengsung melakukan pelayanan kepada masyarakat, guru, TNI, Polri, tenaga medis dan masyarakat umum. Kita usulkan melalui provinsi. Tapi dari pusat kita hanya diberikan 10.185 vaksin untuk tahap pertama,” jelas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan, saat ditemui Indonews di ruang kerjanya, Selasa (19/1/2021).

Jumlah tersebut, kata Irwan, jauh dari yang diharapkan Pemkab Bogor. Namun pihaknya memaklumi lantaran vaksinisasi menjadi kebijakan pemerintah pusat yang dikirim ke provinsi dan dibagikan ke kota/kabupaten.

“Vaksin tahap pertama gelombang ke satu ini, akan kita bagikan ke 121 fasilitas pelayanan kesehatan atau fasyankes. Menurut data di kami, Jawa Barat sendiri mendapat alokasi vaksin tahap pertama 97.080 dosis dibagi ke 27 kabupaten/kota,” jelas Irwan.

Lebih jauh dijelaskan,  jumlah yang akan diterima sebanyak 1,2 juta vaksin gelombang 1 yakni 15.198 jatah vaksin, untuk tenaga kesehatan, TNI/Polri, ASN, kemudian masyarakat..

“Itu untuk pelayanan vaksinasi COVID-19  di laksanakan di fasyankes, berupa puskesmas dan jaringan pelayanannya, klinik, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri  bidan/perawat, rumah sakit dan/atau klinik kantor kesehatan pelabuhan. Ada 101 puskesmas, 7 klinik, 4 RSUD, 7 RS swasta, 1 RS Paru dan 1 RSAU Dr M Hassan Toto,” katanya.

Irwan menambahkan, tahap awal vaksinasi akan diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes), sehingga diharapkan nakes memanfaatkan kesempatan ini. Kemudian, kekebalan kelompok dapat tercapai apabila target cakupan tinggi dan dilaksanakan dalam waktu singkat dan cepat, sehingga perlu dukungan dari semua pihak baik lintas program maupun lintas sektor agar kegiatan imunisasi Covid 19 ini berjalan dengan baik.

“Imunisasi Covid 19 penting, namun penerapan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan membatasi aktifitas diluar rumah serta menghindari kerumunan tetap harus dilaksanakan dengan ketat,” ujarnya.

Ditanya jadwal vaksinisasi, Irwan menjelaskan bahwa vaksinisasi di Kabupaten Bogor belum bisa dipastikan, namun diperkirakan di awal Februari 2021. Vaksin akan diberikan berdasarkan golongan usia, yaitu 18 sampai 59 tahun dengan syarat antara lain dalam keadaan sehat, tidak pernah positif Covid-19 (suspect).

Ia mengatakan, mekanisme registrasi verifikasi sasaran penrima vaksinisasi Covid-19, pertama, sasaran penerima vaksinisasi menerima notifikasi atau pemberitahuan melalui SMS Blast dari Id Pengirim: PEDULICOVID.

Kedua, melakukan registrasi ulang, untuk memilih tempat serta jadwal layanan, serte verifikasi melalui SMS 1199 atau UMB *119#, aplikasi Pedulilindungi atau website https://pedulilindungi.id dan melalui babinsa/bhabinkamtibmas setempat.

Ketiga, Sistem informasi satu data vaksinisasi Covid-19 mengirimkan tiket elektronik sebagai undangan kepada sasaran penerima vaksin Covid-19 yang telah terverifikasi.

Keempat, pengingat jadwal layanan akan dikirimkan oleh sistem via SMS atau aplikasu Peduli Lindungi kepada sasaran.

“Adapun sasaran yang tidak memiliki HP akan dikompilasi datanya untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh babinsa/bhabinkamtibmas dengan melibatkan lurah, kepala dusun, Ketua RT/RW serta Puskesmas setempat,” terang Irwan.

Irwan menuturkan, kementerian kesehatan telah menyiapkan regulasi-regulasi, logistik, sistem pencatatan pelaporan berbasis online dan sistem monev terkait pelaksanaan Imunisasi Covid-19 terintegrasi dengan sistem BPJS.

Dalam Fatwa MUI Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Co. LTD China dan PT Bio Farma (Persero), MUI menyatakan bahwa vaksin tersebut hukumnya suci dan halal.

“Pada Senin tanggal 11 Januari 2021, Badan POM juga memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency, Emergency Use Authorization untuk vaksin Covid-19 yang pertama kali kepada vaksin Corona vax produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerja sama dengan PT Bio Farma,” tambahnya.

Irwan mewakili Pemerintah Kabupaten Bogor berharap seluruh masyarakat Kabupaten Bogor mendapatkan hak vaksinisasi dan masyarakat pun ikut membantu kelancaran proses vaksin.

“Dengan vaksinisasi kita telah melindungi diri kita, keluarga, tetangga dan siapapun itu. Minimal kita sudah punya kekebalan, sudah punya anticovid. Maka dari itu, kita harap semua pihak, khususnya masyarakat ikut membantu memperlancar program vaksinisasi ini. Namun demikian, setelah mendapatkan vaksin, masyarakat juga tetap mematuhi protocol kesehatan dan menerapkan 5M,” pungkasnya. (red)

 

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook