Ketua Forum Katar Kecamatan Anggkat Bicara Terkait Permasalahan Katar Cicadas

Kades Ciangssana sekaligus Ketua Forum Katar Kecamatan Gunung Putri, Udin Saputra.

BOGOR, INDONEWS – Kepala Desa (Kades) Cicadas, Dian Hermawan selaku Pembina Karang Taruna Desa Cicadas mencabut mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan Karang Taruna Desa Cicadas periode 2020 -2025, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan pertimbangan dan rekomendasi mosi tidak percaya dan juga rekomendasi MPKT.

Keputusan itu dinilai Ketua Karang Taruna (Katar) Desa Cicadas, Firman merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang tidak mengindahkan aturan serta mekanisme yang benar, tanpa ada proses dan mekanisme yang seharusnya dijalankan, apa lagi hanya dengan rekomendasi mosi tidak percaya dan rekomendasi MPKT.

Dicabutnya SK tersebut juga memicu ketua katar dan anggota melakukan aksi buka baju seragam Katar di Depan Kantor Desa Cicadas, sebagai bentuk protes dan kekecewaan hingga berujung perseteruan antara Kepala Desa Cicadas dan Ketua Katar Cicadas.

Dengan adanya hal itu, Ketua Forum Karang Taruna Kecamatan Gunung Putri, Udin Saputra angkat bicara. Saat ditemui Indonews di kantornya, Udin mengatakan, bahwa permasalahan ini dirinya sudah tahu karena kedua belah pihak sudah menyampaikan secara langsung kepadanya.

“Selaku Ketua Forum Karang Taruna Kecamatan, saya juga sudah menyampaikan ke kedua belah pihak agar hal ini diselesaikan dengan bijak sesuai mekansime serta prosedur yang benar, agar tidak terjadi situasi seperti saat ini,” jelasnya, Senin (1/2/2021).

“Terkait keputusan kepala desa yang mencabut SK tersebut, Forum Katar Kecamatan tidak ada hak apapun, termasuk mengintervensi baik dari kepala desa maupun Ketua Katar. Itu kewenangan kepala desa karena kepala desa selaku pembina katar pasti punya pertimbangan yang mendasari keputusan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, secara struktural, forum kecamatan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu memfasilitasi kedua belah pihak untuk berdiskusi dan menjelaskan permasalahannya. Forum Katar Kecamatan juga sudah menyarankan dan memberi masukan kepada kedua belah pihak, akan tetapi keputusan semua ada di kepala desa.

“Kami hanya bisa sebatas itu, karena kedua belah pihak punya hak masing-masing. Harapan saya kepada kedua belah pihak supaya menyikapi permasalahan dengan bijak dan mengedepankan musyawarah, agar tidak terjadi perseteruan yang mengakibatkan tidak harmonisnya kedua belah pihak sehingga bisa mengganggu kinerja serta program-program desa,” tandasnya. (Fim)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook