Jaksa Agung Sentil Korupsi di Daerah, Ketua GMPK Nilai APH Masih “Rapuh”

Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md

BOGOR, INDONEWS – Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md mengamini pernyataan Jaksa Agung (Jakgung) Republik Indonesia, ST Burhanuddin, yang menyatakan tidak ada daerah yang tidak ada kasus korupsinya.

“Menurut pak Burhanuddin, jaksa menjadi bodoh apabila tidak menemukan perkara tipikor, sementara instansi penegak hukum lainnya mampu mengungkapkan kasus korupsi di daerah. Paradigma ini juga sedang kami sikapi di Kabupaten Bogor, di mana kita sudah proaktif dalam melakukan pencegahan korupsi dengan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Cibinong, namun hingga saat ini laporan tersebut tidak jelas tindaklanjutnya sejauh mana,” ujar Jonny saat ditemui di Sekretariat DPD GMPK Kabupaten Bogor, Hotel Taman Cibinong 2, Jl. Raya Bogor KM 46, Kelurahan Pakansari, Rabu (3/2/2021).

Laporan yang dilayangkan GMPK tersebut, sambung Jonny, adalah dua Laporan Aduan atau LA dari GMPK, yaitu terkait penyimpangan penggunaan dana rutilahu dan penggunaan tanah Jasa Marga tanpa izin yang sudah puluhan tahun tanah tersebut dikuasai oleh oknum mantan pejabat di Kabupaten Bogor.

“Atas adanya pengaduan dari masyarakat, kemudian diperkuat dengan investigasi GMPK, maka dugaan penyimpangan pada program rutilahu dan kasus penyerobotan lahan milik negara di Kabupaten Bogor kami tindaklanjuti dengan menyurati Kejari Cibinong, namun hingga saat ini tidak ada tindaklanjutnya. Padahal, Jaksa Agung telah mewanti-wanti agar bentuk kasus korupsi ini disikapi serius,” ujar Jonny.

BERITA TERKAIT: Ironis, Bangunan Illegal Dibiarkan Bediri di Lahan Jasa Marga

Pria berdarah Batak itu menambahkan, aparat penegak hukum (APH) dan dinas terkait di Kabupaten Bogor seharunya responsif dengan pernyataan Jaksa Agung, bahwa ‘tidak ada daerah yang tidak ada kasus korupsinya’, yaitu dengan sesegera mungkin menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

“APH maupun dinas atau lembaga terkait tentunya memiliki kewenangan masing-masing untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Khususnya kejari, menjadi salah satu asa masyarakat dalam menegakkan keadilan. Namun saat ini kami menilai Kejari Cibinong masih ‘rapuh’ dalam menindaklanjuti dugaan korupsi, dan itu bisa jadi boomerang, bahkan masyarakat bisa tidak percaya dengan kejari, dalam hal ini adalah Kejari Cibinong. Jadi kami harap kejari menunjukkan  tajinya dalam membongkar dugaan korupsi pada program rutilahu dan kasus penguasaan tanah negara, khususnya yang telah dilaporkan GMPK melalui surat resmi,” ungkap Jonny.

Lebih jauh Jonny menyinggung kasus penyeroboton tanah negara, dalam hal ini lahan Jasa Marga. Di mana di lahan tersebut sejumlah bangunan diduga tanpa izin alias illegal telah berdiri selama puluhan tahun.

BACA JUGA: Mantan Camat Ikut Dirikan Bangunan di Lahan Pemerintah

“Lahan ini berada di wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Lahan tersebut nyaris dipakai siapa saja yang melakukan usaha perdagangan dan lain sebagainya. Bahkan, mantan camat pun ikut mendirikan bangunan di lahan pemerintah. Namun, menurut keterangan yang dihimpun, hingga saat ini tidak ada tindakan dari pihak berkompeten, termasuk Kejari Cibinong.

BACA JUGA: Bantuan Rutilahu di Desa Cadas Ngampar Dipotong

Kendati demikian, tutur Jonny, GMPK tidak akan pernah berhenti memperjuangkan suara masyarakat dalam menegakkan suatu keadilan dan kebenaran, khususnya yang menyangkut kepentingan umum.

“Ya, untuk memperjuangkan suara masyarakat Kabupaten Bogor soal dugaan korupsi pada program rutilahu, GMPK Kabupaten Bogor akan melayangkan surat kembali ke Kejari Cibinong dan Jasa Marga untuk mempertanyakan sudah sejauh mana tindak lanjut atas laporan tersebut. Kami tetap menghormati dan menghargai upaya Kejari Cibinong dan Jasa Marga,” pungkas Jonny.

BACA JUGA: Miris, Kasus Dugaan Penggelapan Dana Rutilahu tak Ditindak Inspektorat

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin mengingatkan jajarannya di seluruh Indonesia untuk menangani perkara tindak pidana korupsi di daerah. Sebab menurntya, tidak ada daerah yang tidak ada kasus korupsinya.

“Saya sering katakana, tidak ada daerah yang tidak ada kasus korupsinya. Kalau ada institusi penegak hukum lain melakukan penyidikan kasus korupsi, lalu jaksanya tidak, maka itu bodoh. Itu yang kami tindak,” ujar Burhanuddin dalam rapat kerja di Senayan Jakarta, Selasa (26/1/2021) lalu.

BACA JUGA: Aneh, Dugaan Kasus Korupsi Rutilahu Ha Tenggelam

Burhanuddin menegaskan, jika penegakan hukum lain mampu mengungkapkan kasus korupsi di daerah, jajarannya tidak mampu mengungkapkan kasus korupsi dianggap jaksanya tidur. “Institusi lain ada yang mengungkapkan, Jaksa tidak, jaksa tidur. Itu yang kami tindak,” tukas Burhanuddin.

Oleh sebab itu, Jaksa Agung tidak memberikan target kepada setiap Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri di daerah jumlah kasus korupsi di daerah. “Dulu ada target 3-1 sekarang tidak ada target. Teman-teman sering saya sampaikan tidak ada daerah yang tidak ada korupsinya,” tandas Burhanuddin. (bon/bint/firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook