Oknum Mengaku Utusan Pemda Gali Tanah Tanpa Izin Pemilik

BOGOR, INDONEWS – Pembajakan sumber daya alam dengan cara mengali tanah untuk diratakan berdalih fasilitas umum (fasum) untuk dibangun sekolahan dan lain sebagainya nampak terang-terangan dilakukan oknum pencari keuntungan,apalagi tanpa mengantongi izin.

Penyerobotan tanah tersebut dinilai merugikan banyak pihak, sementara pad Pasal 385 KUHP yang akan melindungi pemilik tanah. Salah satu tindakan kriminal dalam konteks pertanahan adalah penyerobotan tanah. Pasal 385 KUHP dalam buku II Bab XXV menyatakan perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal empat tahun.

Kejahatan Stellionnaat. Yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas orang lain, harta yang tak bergerak milik orang lain, seperti tanah sawah, kebun, gedung dan lain-lain. Secara keseluruhan isi pasal tersebut menyatakan segala perbuatan yang melanggar hukum seperti dengan sengaja menjual, menyewakan menukarkan, mengadaikan, menjadikan sebagai tangungan hutang, menggunakan lahan properti milik orang lain dengan maksud mencari keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah atau melawan hukum yang berlaku.

Penyerobotan tanah tersebut dialami Hutama Tjahyadi, selaku pemilik tanah seluas 3710 meter yang terletak di RT 001, RW 006 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa barat, sekitar 2 tahun lalu, tepatnya tahun 2018, menjadi korban penyerobotan tanah.

Hal itu diketahui dari surat klarifikasi status tanah yang dikeluarkan Desa Tlajung Udik dengan No 593/169/XII/2020 yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum pernah dibebaskan oleh pihak manapun.

Rohman, Ketua RW 006 mengatakan, sekitar tahun 2018 lalu datang Kadus Dusun 2 inisial DD ke rumahnya dengan membawa surat permohonan persetujuan izin lingkungan. Kadus juga mengatakan, perizinan lingkungan tersebut untuk menggali tanah yang peruntukannya dibangun fasum, diantaranya masjid, sekolahan, kantor kepala desa dan GOR ,ini.

“Dalihnya untuk kepentingan masyarakat dan utusana pemda, ya saya tanda tangan saja,” jelas Ketua RW, kepada Indonews, Kamis (4/2/2021).

“Saat itu, saya juga gak tahu riwayat tanah tersebut, ditambah lagi diyakinkan oleh kadus bahwa tanah tersebut sudah diserahkan ke pemda dan akan menjadi fasum,” tambah Rohman.

“Setahu saya, biasanya kalau untuk tanah warga yang akan dijadikan fasum ada penyerahan sertifikat tanahnya yang melibatkan pihak pemerintah dari tingkat kecamatan, desa dan RT RW. Namun sampai saat ini saya tidak pernah dilibatkan atau diundang dalam penyerahan surat tanah tersebut ke pemda,” katanya lagi.

Ia menuturkan, seiring berjalan waktu, sampai saat ini tanah tersebut masih kosong dan belum ada kejelasan kapan mau dibangun merealisasikan bangunan fasum. Dulunya, tutur Hutama, tanah tersebut adalah lapangan bola dan kebun warga yang luasnya kurang lebih 4 hektar. Kemudian ada 2 rumah warga yang digusur. Sedangkan tanah yang digali untuk diambil tanahnya, sekitar 2 hektar.

“Tapi ternyata sampai sekarang fasum yang dijanjikan belum dibangun karena tanahnya bermasalah dan belum dibebaskan oleh pihak manapun. Saya sangat kecewa, berarti ada kebohongan selama ini. Saya salah satu korban yang dibohongi,” ujar dia.

Sahrul, salah satu warga yang pernah menjadi petugas keamanan saat tanah digali di tahun 2018 membenarkan hal tersebut. Ia menyebutkan, dulunya lahn tersebut merupakan lapangan sepak bola sebelum digali.

“Saat akan digali informasinya untuk bangunan fasum, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan. Setahu saya, lahan digali untuk fasum sekolahan, GOR mini, kantor desa dan masjid. Tapi sampai saat ini tanah ini masih kosong dan belum ada tanda-tanda mau dibangun,” tukasnya. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook