PJS Kepala Desa Tlajung Udik Didesak Warga Kembalikan Tanahnya

BOGOR, INDONEWS – Pasal 385 KUHP menyatakan, segala perbuatan yang melanggar hukum, seperti dengan sengaja menjual, menyewakan menukarkan, mengadaikan, menjadikan sebagai tanggungan utang, mengunakan lahan properti milik orang lain dengan maksud mencari keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah atau melawan hukum yang berlaku.

Pjs Kepala Desa Tlajung Udik, Adi Sopian saat ditemui indonews menyampaikan, bahwa bulan Desember tahun 2020 lalu, datang pemilik tanah seluas 3710 meter bernama Hutama Tjahyadi dengan membawa bukti surat kepemilikan tanah miliknya. Kedatangnya meminta kejelasan terkait tanah yang telah digali dan diratakan tanpa izin dari dirinya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Pemilik tanah keberatan dan tidak terima tanahnya sudah digali dan diratakan oleh oknum yang tidak bertangung jawab. Hutama Tjahyadi juga meminta kepada saya kejelasan terkait ada isu bahwa tanah miliknya sudah dibebaskan oleh PT.Ferry Sonnevile serta sudah digali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, khawatir akan terjadi informasi liar dan kisruh serta dikuasai oleh oknum, sehingga pemilik tanah meminta saya untuk mengeluarkan surat klarifikasi status tanah,” jelas Adi, Kamis (4/2/2021).

Dia juga menyampaikan, saat terjadi perataan serta digali hingga diperjualbelikan, dirinya tidak tahu dan saat itu belum menjabat sebagai Pjs Kepala Desa Tlajung udik.

“Sebelumnya saya mendapatkan informasi bahwa tanah tersebut akan dijadikan fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum), namun sepengetahuan saya, menurut aturan dalam penyerahan lahan fasum harus lahan yang sudah sertifikat, artinya ketika akan diserahkan ke pemda, tanah tersebut harus sudah bersertifikat. Jika tanah masih berstatus Akta Jual Beli (AJB), tidak bisa diserahkan ke pemda,” jelas Adi.

“Dan secara mekanisme, dalam penyerahan lahan fasos fasum semua unsur pemerintahan kecamatan dan kepala desa serta RT RW harus dilibatkan dalam penyerahannya surat tanahnya, namun sampai saya ini saya tidak tahu dan tidak mengikuti perkembang itu,” tutur Adi.

Dikatakan, bahwa saat ini warga yang digusur dan dirugikan dengan adanya kejadian itu mengeluh serta meminta agar hal itu bisa diselesaikan. Jika memang untuk fasum, mereka minta ganti kerugian, tapi jika tidak, mereka minta dikembalikan hak tanahnya.

“Saat ini saya sudah menyerahkan surat tanah mereka sesuai surat atas nama dan ukuran, dan saya juga sudah mengeluarkan Surat Klarifikasi Status Tanah dengan No 593/169/XII/2020,” jelasnya.

“Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penggusuran dan pengalian tanah di tahun 2018 lalu untuk segera bertangung jawab atas nasib warga Tlajung Udik yang saat ini masih menunggu kejelasan,” tandasnya. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook