Fasos Fasum di Tlajung Udik Terbengkalai, DPRD Komisi 2 Berang

Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Komisi II, Adi Suwardi

BOGOR, INDONEWS – Penggalian tanah di lingkungan Kampung Tlajung RW 006, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dua tahun lalu, tepatnya di tahun 2018 di lahan tanah seluas kurang lebih dua hektar dan sebagian tanah milik Hutama Tjahyadi.

Menurut informasi dari masyarakat, bahwa penggalian tanah tanah tersebut untuk dijadikan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang telah diserahkan ke Pemda Kabupaten Bogor dan akan segera dibangun sarana pendidikan, sarana ibadah dan GOR mini.

Seiring berjalannya waktu, hingga kini tahun 2021 belum juga direalisaikan. Dan menjadi pertanyaan warga Desa Tlajung Udik. Pasalnya di lahan kosong bekas galian tanah tersebut yang dulunya lapangan bola dan sebagian lagi digarap oleh warga untuk bercocok tanam, tapi sampai saat ini belum ada tanda tanda pembangunan seperti yang dijanjikan.

Hal itu jadi pertanyaan salah satu warga yang berinisial AJ. “Kapan akan ada pembangunan fasos fasum yang dulu pernah dijanjikan di lahan tersebut. Katanya akan dibangun masjid, sekolahan SMPN 04 dan GOR mini dan katanya juga akan dibangun di tahun 2021,” tanya warga.

“Dulu saat penggalian tanah ini, pihak yang mengaku utusan pemda pernah menyampaikan, rencananya akan dibangun masjid, SMP Negeri 04 dan GOR mini, bahkan Kantor Desa Tlajung Udik pun akan dipindah ke sini, dan akan mulai dibangun pada tahun 2021 ini,” tuturnya.

Ia menambahkan, sampai saat ini di lahan bekas galian tanah ini belum ada tanda tanda pembangunan. Bahkan menurut kabar, tanah yang katanya untuk fasos dan fasun tersebut belum diserahkan ke Pemkab Bogor.

Adanya rencana akan mendirikan fasos fasum tersebut dibenarkan Anggota DPRD Kabupaten Bogor  dari Komisi II, Adi Suwardi. Ia mengatakan, rencana itu sudah dari tahun 2018, namun sampai saat ini saya belum tahu perkembangnya sudah sejauh mana proses dan perencanaanya.

“Semua pihak yang terlibat dalam masalah ini harus kooperatif, pihak pengembang dan pemerintah daerah yang mengurusi dan membidangi pada saat terjadi serah terima fasos fasum tersebut dan mereka harus bertangung jawab,” tegasnya, Jumat (5/2/2021).

“Saya akan menyampaikan hal ini dalam rapat kerja Komisi II dan meminta diprioritaskan, serta meminta dokumen kepada BKAD selaku yang membidangi aset daerah ada atau tidak dokumen terkait fasos fasum di Desa Tlajung Udik serta sudah diserahterimakan kah fasos fasum tersebut, dan dibagian apa serta siapa yang menerimanya,” tambahnya.

“Jika nanti sudah jelas bagian apa dan siapa yang menerima, saya akan meminta dan mendorong kepada kedua belah pihak yang memberikan dan yang menerima agar cepat diselesaikan dan disempurnakan, karena ini tanggung jawab kami, Komisi II untuk mengawasi dan mengawal aset daerah di pemerintah,” tandasnya. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook