Camat Jonggol Dinilai Lamban Selesaikan Persoalan BUMDes Desa Sirnagalih

BOGOR, INDONEWS – Polemik pengelolaan BUMDes harus tuntas penyelesaiannya karena seharusnya BUMDes sebagai sarana membangkitkan perekonomian desa justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Hal ini terjadi karena pengurus BUMDes tidak memahami tata kelola dan manajemen BUMDes, dan berakhir dengan manipulasi data laporan keuangan BUMDes.

Salah satunya adalah BUMDes “Setya Warga” milik Desa Sirnagalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, diduga terjadi penggelapan dana BUMdes tahun anggaran 2017 yang dilakukan mantan kepala Desa Sirnagalih, Kecamatan Jonggol, berinisial “D”.

Terkait dugaan tersebut, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp,  Camat Jonggol, Andri Rahman menyatakan bahwa dirinya belum menjabat sebagai Camat Jonggol.

“Saya belum bertugas di Jonggol, saya masuk ke Jonggol tanggal 11 September 2019,” katanya.

Andri Rahman menambahkan melalui pesan singkat WA, bahwa pihaknya tidak bisa sembarangan menindaklanjuti bila tidak ada data dan fakta yang jelas dari warga Desa Sirnagalih.

“Bila memang akan diselesaikan/ditindaklanjuti, saya perlu laporan resmi bersama data dan faktanya,” katanya.

Di tempat terpisah salah satu tokoh Desa Sirnagalih yang enggan disebut namanya, saat ditemui mengaku ada kejanggalan penggunaan dana BUMDes Sirnagalih tahun 2017, dan sudah melaporkan ke pihak kecamatan.

“Pada saat Musrenbang tahun 2019 tingkat kecamatan, kami sampaikan permasalahan BUMDes Desa Sirnagalih, memang betul kami tidak secara tertulis melaporkan langsung ke pak camat tapi sudah kami sampaikan semua kronologisnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sirnagalih, Ahmad Anwar saat dimintai keterangan mengatakan, bahwa terkait anggaran BUMdes tahun 2017, memang benar anggaran tersebut Rp 100 juta.

“Pada saat sertijab, pengurus BUMDes yang lama hanya menyerahkan Rp 25 juta yang diserahkan kepada Ketua BUMDes baru. Ada juga kwitansi-kwitansi pinjaman warga dan kwitansi pembelian mesin kagen water Leveluk SD 501 dan filter air satu unit dengan harga Rp.48.500.000 yang sampai saat ini tidak tahu barangnya ada dimana,” ungkapnya.

Peran kecamatan dalam mengawasi, pengelolaan dan pembinaan aset desa dan BUMDes harus lebih dioptimalkan, cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan pengelolaan BUMDes. (Jaya)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook