Pastikan Perusahaan di Gunung Putri Taat Aturan, Anggota Komisi I Sidak 4 Perusahaan

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman.

BOGOR, INDONEWS – Dua hari berturut-turut, perusahaan di Kecamatan Gunung Putri disidak anggota DPRD Kabupaten Bogor. Melalui Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, ada empat perusahaan yang diduga melanggar perizinan dalam mendirikan bangunan, di antaranya PT Nebraska, PT Parisindo, PT Armindo dan PT Tekno Olah Lapangan yang berada di Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perwakilan dari keempat perusahaan tersebut dipanggil ke kantor Kecamatan Gunung Putri untuk diminta pertanggungjawaban.

Sehari sebelumnya, dua perusahaan disidak DPRD Kabupaten Bogor Komisi III yang diduga menjadi penyebab matinya ikan di Setu Citongtut.

“Ada empat perusahaan yang dibangun pada tahun sekitar 2000 dan saat ini ada penambahan bangunan. Kita sarankan untuk merubah site plannya, sehingga IMB nya ditambah. Kalau harus denda, ya bayar denda,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman kepada media, Selasa (23/2/2021).

Menurutnya, banyak perusahaan atau bangunan-bangunan di Kecamatan Gunung Putri yang berdiri di kawasan yang peruntukannya bukan untuk industri.

Untuk itu, dalam sidak tersebut dirinya bersama anggota dewan komisi I lainnya ingin mengetahui perusahaan mana saja yang memiliki izin atau sesuai dengan tata ruang.

Dewasa ini, lanjut politisi PPP itu, Pemkab Bogor berencana untuk merevisi tata ruang di wilayah Bumi Tegar Beriman.

Dalam peta tata ruang yang telah direvisi, nantinya akan semakin jelas mana yang memang diperuntukan untuk kawasan industri, kawasan permukiman, pertanian ataupun kawasan hijau.

“Jangan sampai, dari revisi tersebut akan ada pihak yang dirugikan.  Untuk itu, kami menyerahkan tugas kepada aparatur kecamatan dan Satpol PP dan DPUPR untuk melihat semua bentuk perizinan yang dimiliki tiap perusahaan. Rata-rata tidak semua perusahaan sesuai dengan PSU (Prasarana, sarana dan utilitas) yang diminta dengan IMB yang ada, ada juga yang over KDB. Namun kalau misal dibongkar, bagaimana tenaga kerja kita, itulah kita harus memberikan kemudahan investor untuk memperbaiki kekurangan itu,” tandasnya. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook