RS Hermina Cileungsi Diduga Langgar Edaran Menteri KLH

Sampah Non Medis Dikelola Secara Perorangan

BOGOR, INDONEWS – Akhir-akhir ini, marak informasi yang tersebar baik di media nasional maupun internasional terkait limbah medis, terutama limbah infeksius Covid-19 yang ditemukan di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah rumah tangga atau sejenisnya. Hal tersebut dapat berdampak terjadinya penularan virus Covid-19.

Untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di masa darurat pandemi sekarang ini, maka pengelolaan limbah infeksius Covid-19 diatur dalam surat edaran Menteri LHK RI nomor SE.2/MENLHK/Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3)/PLB.3/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19).

Namun sangat disayangkan, surat edaran dari kementerian itu seolah diabaikan oleh RS Hermina Cileungsi.

Saat di temui di kantor nya, Ari salah satu staf bagian pengelola sampah RS Hermina mengatakan, pihaknya tidak mengelola sendiri melainkan ada rekanan pihak ketiga swasta.

“Untuk limbah medis ini hanya menyimpan, kami ada tempat khusus per dua hari sekali dibawa oleh pihak ketiga, yaitu PT. Wastec International. Limbah tersebut setelah dibawa oleh pihak ketiga itu sudah bukan tanggung jawab kami lagi dan setahu saya limbah tersebut dibawa ke tempat pemusnahannya itu di Cilegon untuk PT. Wastec International,” jelasnya.

Dalam pembuangan limbah non medis, harusnya bekerja sama dengan UPT Pengolahan Sampah, tapi selama ini justru dikelola secara perorangan yang ditunjuk oleh pihak RS Hermina.

“Kalau untuk limbah non medis, limbah rumah tangganya kami ada rekanan juga, tapi bukan PT, tapi perorangan. Itu kita kerjasama dengan RW setempat inisial “K”. Dan untuk kontrak kerja sama tidak sama dengan PT karena beliau itu kan perorangan. Limbah tersebut dibuang kemana setahu saya beliau buang lagi ke TPA galuga. Dan masalah pak RW punya izin atau tidak untuk mengelola sampah tersebut, saya tidak tahu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) wilayah II Jonggol  saat ditemui di kantornya menyayangkan karena pengelola limbah non medis RS Hermina tarsebut seharusnya oleh pihak ketiga dan jelas legalitasnya, atau tidak dengan perorangan seperti itu.

“Kami khawatir limbah yang mereka ambil dibuang di sembarang tempat. Itu kan bahaya. Apalagi sekarang lagi pandemi Covid seperti ini, mau limbah apapun dari rumah sakit itu harus dikelola dengan benar,” jelasnya.

“Dan sudah dari jauh-jauh hari kami sebagai pihak UPT mengajukan surat permohonan kerja sama terkait limbah non medis rumah tangga tapi sampai saat ini belum ada respon juga dari pihak RS Hermina,” ungkap Sosiawan Yunior. (Jaya)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook