Nikah Siri, ASN Pemkab Bogor Terancam Sanksi

Ilustrasi. (foto: Istimewa)

BOGOR, INDONEWS – Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Apartur Sipil Negara (ASN) terancam dijatuhi hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) alias dipecat,  apabila PNS beristri lebih satu orang tanpa izin pejabat yang berwenang.

Terkait ketentuan mengenai PNS beristri lebih dari satu, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Diduga, salah satu ASN di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berinisial HG menikah lagi tanpa izin pejabat yang berwenang.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp, tentang didugaan ASN tersebut melakukan nikah siri, HG belum bersedia menjawab.

Kejadian seperti ini di Pemkab Bogor bukan hal yang aneh. Karena jika ditelisik, banyak ASN yang punya isteri lebih dari satu, bahkan sampai mempunyai anak. Lebih miris lagi, ada seorang ASN yang menjadi isteri kedua, jelas terjadi karena pihak pemerintah Kabupaten Bogor tidak tegas dalam penegakan disiplin ASN/PNS tentang PP 10/1983 jo PP 45/1990 dan PP 53/2010 tentang Sanksi bagi ASN yang melanggar disiplin pegawai negeri sipil, walaupun pihak isteri sah melaporkan kepada atasannya juga tidak ada tindakan apapun.

Sementara itu Ketua LSM Pemerhati Kebijakan Pemerintah, (LPKP) Rahmatulah mengatakan, terkait oknum ASN beristri lebih dari satu, sudah ada dalam undang-undangnya dan PP nomor 45 tahun 1990.

“Dimana jika ada ASN/PNS menikah siri ataupun berpoligami, itu ada sanksinya, baik sanksi displiner, penurunan jabatan, ataupun penundaan kenaikan jabatan, bahkan bisa sampai diberhentikan menjadi PNS,” ujarnya, Kamis (25/2/2021).

“Secara prosedur, PNS itu kalau ingin menikah dan bercerai harus meminta izin kepada atasannya sesuai tugasnya dari dinasnya, bahkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) serta ke sekda, dan harus menunggu jawaban dari para atasannya tersebut, diizinkan atau tidak baik menikah atau pun bercerai,” sambung Rahmatulah.

Ia juga mengatakan, jika aturan dan prosedur seperti yang disampaikan tadi dilanggar, berarti harus ada sanksi disipliner.

“Bisa penurunan jabatan, bisa penundaan kenaikan jabatan bahkan bisa sampai berhentikan. Jadi tergantung persoalannya,” pungkasnya. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook