Bahas Masalah Banjir, KSKC Audensi ke BPBD Kabupaten Bekasi dan Fraksi PDI Perjuangan

Tim KSKC saat audensi ke Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Fraksi PDI Perjuangan, Tata Saputra.

BEKASI, INDONEWS – Komunitas Save Kali Cikarang (KSKC) beraudiensi ke sejumlah instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk membahas masalah banjir. Pertama ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kemudian dilanjutkan ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi.

Menurut Ketua KSCK, Dedi Kurniawan, perusahaan di Kabupaten Bekasi harus memberikan perhatian khusus untuk menanggulangi banjir. Alasannya, banjir yang terjadi di Kabupaten Bekasi telah melanda 17 kecamatan dan 40 desa.

Menurut dia, banjir yang terjadi pada Sabtu (20/2/2021) merupakan akumulasi pembiaran bertahun-tahun terhadap kali, mulai dari penyempitan daerah aliran sungai, sedimentasi, minimnya perawatan tanggul, dan pembuangan sampah.

Muhammad Said, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsediaan BPBD Kabupaten Bekasi

“Diantara penyebab banjir di Bekasi adalah tidak lepas dari keberadaan pabrik. Mereka pasti membutuhkan air dalam kegiatan produksi. Air yang digunakan banyak diambil dari kali. Jadi jangan hanya memanfaatkan saja. Tapi, juga wajib menjaga kali dan ekosistemnya,” kata Dedi usai melakukan audensi, Rabu (3/3/2021).

Tata Saputra dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi yang dijumpai Tim KSKC di ruang kerjanya, mendukung program yang dilakukan KSKC. Menurutnya, penyelamatan lingkungan, terutama daerah aliran sungai merupakan kewajiban semua pihak, terutama pabrik-pabrik yang berada tidak jauh dari kali.

“Kawasan industri yang dilewati kali, harus melakukan penghijauan. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) digunakan untuk penanaman pohon di bantaran kali. Sehingga dapat mengurangi pencemaran udara dan mencegah banjir,” jelas Tata Saputra.

Sementara, saat pertemuan dengan Muhammad Said selaku Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsediaan BPBD Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa pabrik-pabrik di Bekasi harus berkontribusi untuk perbaikan kali. Karena bencana nomor satu di Bekasi adalah banjir. Sedangkan banjir terjadi akibat meluapnya kali.

“Perusahaan yang berada di bantaran kali harus jelas kontribusinys terhadap perbaikan kali melalui dana CSR,” tegas Said.

Dalam pertemuan BPBD dengan KSKC tersebut, terjalin kesepakatan bahwa akan dibentuk Sekolah Sungai di Posko KSKC. BPBD Kabupaten Bekasi juga akan mendukung dalam bentuk fasilitas dan program.

Sekolah Sungai sendiri merupakan wadah untuk melakukan edukasi ke berbagai pihak terkait dengan sungai. Termasuk tempat pelatihan para relawan terkait dengan kebencanaan banjir. (Sul)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook