Warga Tlanjung Udik Keluhkan Pungutan BLT-DD

BOGOR, INDONEWS – Warga yang tinggal di RT 01, RW 12, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengeluhkan ada penarikan biaya atau pungutan saat menerima BLT DD, saat pencairan Dana UMKM serta untuk mendapatkan paket sembako bantuan sosial Covid-19 tahun 2020 lalu.

Waktu itu, warga harus membayar puluhan hingga ratusan ribu rupiah bagi penerima BLT DD dan penerima dana UMKM serta penerima paket sembako bantuan sosial.

RM, salah satu warga RT 01 RW 12 menuturkan, bahwa tahun 2020 kemarin dirinya sebagai penerima dana bantuan UMKM sebesar Rp2,4 juta dan harus mengeluarkan uang sebesar Rp250 ribu untuk diserahkan ke oknum RT.

“Uang tersebut menurut dalih RT untuk orang yang mengurus, yaitu orang desa dan orang pemda,” kata RM, pada awak media saat disambangi di kediamannya, Kamis (25/3/2021).

Di tempat berbeda, MM salah satu warga yang ibunya penerima BLT DD,  mengatakan, ibunya harus membayar Rp100 ribu saat penerimaan BLT DD pertama.

“Dan pada saat menerima yang kedua, harus bayar Rp50 ribu. Uang tersebut diserahkan pada RT. Sementara uang pungutan dari kami tersebut dalihnya untuk diberikan pada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial,” ungkapnya.

“Bukan itu saja, sewaktu saya, kakak saya, serta saudara saya membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk syarat pengajuan bantuan dana UMKM, itu pun harus membayar juga sebesar Rp50 ribu rupiah kepada RT, tapi pengajuan saya tidak di-acc,” tambah MM.

Sementara Abdul Harly Sekretaris (Desa Sekdes) Tlajung Udik sebelumnya jadi Kasi Kesra di tahun 2020 yang membidangi bantuan sosial pemerintah saat dikonfirmasi oleh awak media di kantor desa mengatakan, pemerintah desa sudah melarang dan mengimbau serta mensosialisasikan pada RT RW Kadus agar jangan melakukan pungutan karena melanggar aturan.

“Informasi tersebut boleh dicek dan dibuktikan, kalau ada dari pemerintahan  desa yang melakukan hal itu. Jadi tidak mungkin hal itu terjadi dan pernyataan atau keluhan warga tersebut tidak mendasar dan mengada-ada,” ujar sekdes.

“Pada intinya juga, mereka dan kita pun kalau yang namanya mereka mau ngasih mah ya silahkan, kita juga tidak memaksakan, dan kita juga tidak menargetkan. Kalau memang alibi mereka (warga) ngasih buat orang desa, ya kita tidak paksakan, tapi kalau dia ngasih ya kita terima,” ucapnya.

Sekdes juga mengatakan, umpama memang pungutan itu terjadi dan ada oknum yang mengatasnamakan pemdes dan kecamatan pasti akan dipanggil.

“Jangan sampai pemdes dan kecamatan jadi kurang bagus. Tapi kalau memang mereka minta upah dengan tanda kutip yang wajar, tidak masalah. Kalau dia minta kelewatan sih tidak pantas juga dan tangungjawab masing-masing,” sambungnya.

“Terkait hal ini jika memang sudah kelewatan, siapapun oknumnya kita akan panggil dan kita akan kasih pengarahan,” tutupnya. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook