Terkait Pungutan di Tlajung Udik, Ketua RW Angkat Bicara

Delly Angga Maulana

BOGOR, INDONEWS – Ramai, warga di RT 01, RW 12, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengeluhkan ada penarikan biaya atau pungutan.

Wawancara sebelumnya dengan para warga, mereka mengaku bahwa tahun 2020 lalu untuk penerima BLT DD, penerima dana Bantuan UMKM dan penerima paket bantuan sosial Covid-19 harus mengeluarkan atau harus bayar hingga ratusan ribu, dan pungutan tersebut dipungut langsung oleh oknum RT.

Hal ini sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh awak media ke pihak pemdes, Abdul Harly selaku (Sekdes) sekretaris desa, mengklaim bahwa keluhan warga tersebut tidak mendasar dan mengada-ngada. Karena pihaknya selaku pemerintah desa sudah pernah melarang dan mengimbau serta mensosialisasikan kepada para Ketua RT, Ketua RW dan Kadus agar jangan melakukan pungutan-pungutan bentuk apapun yang bertentangan dengan aturan dan hukum.

Sementara Delly Angga Maulana selaku Ketua RW 12 mengaku bahwa kejadian ini dirinya tidak tahu sama sekali, ia mengaku setelah muncul berita baru tahu.

“Saya enggak tahu ada kejadian warga penerima bantuan dari pemerintah dipinta dan dipunggut bayaran oleh oknum RT. Jika itu benar sangat disayangkan,” ujarnya, Jumat (26/3/2021).

Dikatakan, oknum RT tersebut pernah dipanggil sebelumnya oleh kadus karena adanya keluhan warga terkait hal sama. Angga mengaku sangat kecewa jika hal itu benar terjadi, apa lagi mengatasnamakan pemdes dan kecamatan untuk kepentingan pribadi.

“Tapi masyarakat jangan khawatir, saya dan kadus akan memanggil oknum RT tersebut untuk meminta penjelasan. Kami akan beri pengarahan dan pemahaman agar hal itu kedepannya tidak terulang lagi,” ujar Angga.

Dado, sapaan akrabnya berujar, para ketua RT di bawah naungannya dilarang keras melakukan pungutan-pungutan yang bersifat memberatkan warga dan berpotensi melanggar hukum dan aturan.

Ia juga mengimbau warganya, khususnya RT 01, 02 dan 03 agar jangan mau dipunggut biaya apapun yang sifatnya tidak jelas dan tanpa musyawarah serta tanpa persetujuan, sehingga bisa menimbulkan masalah dan polemik di masyarakat. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook