Ketua GMPK Bogor: Pencegahan Korupsi Butuh Sinergitas

Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor Jonny Sirait, A.Md saat diwawancarai wartawan.

BOGOR, INDONEWS,- Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, yang meminta masyarakat membantu memantau kekayaan para pejabat di daerah direspon Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait.

Ditemui di bilangan Cibinong, Jonny mengungkapkan bahwa masalah korupsi menjadi salah satu penyakit kronis yang seolah menjalar di seluruh pelosok, mulai kalangan elit hingga bawah.

“Sama halnya dengan kekayaan pejabat. Patut kita soroti. Apakah kekayaan tersebut hasil dari kerja halal, atau justru dari hasil korupsi. Lebih dalam, saya sepakat dengan KPK, bahwa aksi pencegahan rasuah harus dilakukan secara ketat dan intensif,” ujar Jonny.

Disinggung soal peran GMPK, Jonny mengklaim bahwa saat ini potensi praktik korupsi telah ditindaklanjuti sesuai kapasitas organisasinya. Bahkan, khusus di Kabupaten Bogor ada beberapa persoalan yang sudah dilaporkan ke KPK.

“Sejak awal berdirinya (GMPK, red), kita sudah melakukan beragam tindakan untuk membantu APH (aparat penegak hukum) dalam mencegah korupsi. Terlebih, Ketua Umum GMPK, pak Bibit Samad Riyanto mewanti-wanti kami untuk melaksanakan fungsi sebaik mungkin sebagai langkah pencegahan korupsi,” ungkap pria berdarah batak itu.

Jonny berjanji akan cepat melapor jika ada dugaan praktik korupsi yang terlihat dari pejabat negara.

“Semua yang kita lihat, kita duga dan memang itu berpotensi korupsi, akan kita sikapi. Itu komitmen kami di GMPK. Jadi kalau ada indikasi korupsi, kami  akan melaporkannya, termasuk di sebuah aplikasi yang telah disediakan KPK,” imbuhnya.

Kendati demikian, sambung dia, elemen masyarakat termasuk APH di Kabupaten Bogor harus mau bersinergi dan merapatkan barisan secara bersama-sama mencegah dan menindaklanjuti indikasi korupsi, agar praktik tersebut benar-benar dapat diantisipasi hingga ke akar.

“Ya kalau jalan sendiri-sendiri susah. Korupsi itu penyakit yang amat licin, liar dan bahkan dengan aneka ragam cara. Maka, semua harus bersinergi. GMPK Kabupaten Bogor, APH, masyarakat maupun stakeholder lainnya, harus bergandengan tangan. Kita juga harus bias berbuat nyata dengan program kerja sesuai kemampuan dan kondisi di daerah masing-masing,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, data per 30 Maret 2021 sebanyak 91,67% pejabat negara sudah melaporkan LHKPN. Sebanyak 281.519 pejabat dari bidang eksekutif sudah melaporkan LHKPN nya. “Sementara 24.879 belum melapor ke KPK,” kata Firli.

Kemudian, sebanyak 19.392 orang pejabat di bidang Yudikatif sudah melaporkan LHKPN. Hanya 386 pejabat di bidang Yudikatif dengan berbagai sebab belum melapor harta kekayaannya. Lalu, enam orang legislatif MPR sudah melaporkan LHKPN. Namun ada empat orang wakil rakyat di MPR yang belum melaporkan sampai saat ini.

Selanjutnya, sebanyak 203 pejabat di DPR sudah melaporkan LHKPN. Sebanyak 368 wakil rakyat di DPR belum laporkan kewajibannya itu.

“Bidang Legislatif DPD RI, tingkat kepatuhan sebesar 74,26% dengan dari 136 wajib lapor, sudah 101 anggota yang melaporkan sementara 35 lainnya belum melaporkan,” ungkap Firli.

Sebanyak 15.215 pejabat di DPRD sudah laporkan LHKPN. Kurang 4.171 orang lagi di DPRD yang belum lapor.

“Bidang BUMN dan BUMD, tingkat kepatuhan sebesar 91,67% dengan dari 378.278 wajib lapor, sebanyak 346.758 telah menyerahkan LHKPN sementara 31.520 lainnya belum melaporkan ke KPK,” tukasnya. (Bint)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook