Audiensi GMPK dan DPKPP Mengungkap Rutilahu tidak Dipungut Pajak

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, bersama DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor saat menggelar audiensi terkait bantuan Rutilahu.

BOGOR, INDONEWS,- Terkait surat permohonan klarifikasi tentang pengenaan pajak terhadap dana bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (rutilahu) berdasarkan surat edaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor diundang untuk beraudiensi.

Dalam audiensi yang dilaksanakan di kantor DPKPP Kabupaten Bogor, Rabu (7/4/2021), pihak DPKPP menyatakan bahwa di tahun 2021, rutilahu tidak dipungut pajak.

Audiensi GMPK Kabupaten Bogor diterima Sekretarias DPKPP Irma, didampi semua kepala bidang (kabid) di DPKPP.

Audiensi membahas kebijakan pemerintah tentang program rutilahu di setiap desa di Kabupaten Bogor yang memungut pajak. Dengan itu, GMPK beberapa bulan lalu melayangkan surat ke DPKPP untuk mempertanyakan kebijakan pungutan pajak tersebut.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD GMKP Jonny Sirait menjabarkan, bahwa rutilahu ialah dana penanganan fakir miskin, dan terdapat tiga bantuan rutilahu, yakni dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Lantas Jonny menanyakan sejauh mana DPKPP menyikapi adanya retribusi atau pajak dalam rutilahu.

Sekretaris DPKPP, Lestia Irmawati atau karib disapa Irma pun menjawab, bahwa dalam rutilahu pajak di DPKPP itu tidak ada.

“Kita, DPKPP melakukan pendampingan atas rutilahu. Tapi bantuan ini ada beberapa kategori, ada yang berbentuk bansos yaitu tanpa pajak, dan bantuan keuangan (bankeu) ada pajaknya, dan sekarang ada yang baru, yakni bantuan hibah, juga tanpa pajak,” jelasnya.

Ia menambahkan, di tahun sebelumnya bankeu diserahkan kepada desa dan diserahkan kembali ke calon penerima bantuan. Kemudian bankeu itu juga diperiksa Inspektorat serta bankeu dikenai pajak. “Namun tahun ini, dengan berbeda nama dan sistem, rutilahu tidak lagi dikenai pajak,” tegasnya.

Surat pemberitahuan terkait pengenaan pajak untuk bantuan keuangan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2019.

Irma juga menjelaskan, di tahun 2021 ini ada perubahan mekanisme rutilahu yakni bernama bantuan sosial, dan didalamnya bentuk bantuan rutilahu tidak lagi dikenakan pajak.

“Kita mengikuti aturan Permenedagri dan diteruskan oleh Pemkab Bogor. Dalam aturan baru itu, kita tegaskan bahwa di tahun 2021 bantuan rutilahu tidak lagi dikenakan pajak,” tegas Irma.

Usai adudiensi, Jonny Sirait kepada wartawan menyampaikan bahwa hasil audiensi telah mendapatkan informasi penting, khususnya untuk masyarakat, bahwa bantuan rutilahu tidak lagi dikenakan pajak.

“Tadi kita mendengar sendiri keterangan dari DPKPP, bahwa bantuan rutilahu tidak lagi dikenakan pajak. Sehingga apabila di lapangan terjadi pemungutan pajak, itu sudah menjadi pelanggaran,” ujar Jonny.

Jonny menyebutkan, Kabupaten Bogor memiliki program merehabilitasi 4.000 unit rutilahu selama tahun 2021. Program itu didanai dari APBD Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat serta bantuan dari pemerintah pusat.

Surat pemberitahuan terkait pengenaan pajak untuk bantuan keuangan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2019

“Kalau tidak salah, bantuan ini dari APBD Kabupaten Bogor 2.000 unit, 1.000 unit dari Pemprov Jabar dan 1.000 unit dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR,” jelasnya.

Melalui tiga sumber anggaran tersebut, tambah Jonny, dana yang dialokasikan pada setiap target rutilahu pun akan berbeda besarannya.

“Khusus dari Pemkab Bogor anggaran untuk rutilahu senilai Rp15 miliar dan masing-masing rutilahu mendapatkan Rp15 juta untuk rehabilitasi. Sementara anggaran dari Pemprov Jawa Barat senilai Rp17,5 juta per rumah dan dari program BSPS Rp17,5 juta. Namun, anggaran dari kedua sumber ini belum bisa dipastikan. Jadi bisa berubah, baik nominal atau jumlah unitnya,” beber dia.

Terakhir, Jonny mengajak semua pihak termasuk masyarakat untuk mengawasi realisasi bantuan Rutilahu. Jika ada pelanggaran, seperti dipungut biaya, bisa melaporkannya ke pihak yang berkompeten.

“Kami pun dari GMPK tidak menutup kemungikan akan membantu masyarakat. Jika ada pelanggaran pada rutilahu, silahkan laporkan ke GMPK untuk sama-sama kita tindaklanjuti,” pungkasnya. (firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook