Dinilai Kebiri Kebebasan Pers, IPW dan FWPJ Kritisi TR Kapolri

Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang salah satu poinnya berisi tentang pelarangan media menayangkan arogansi Polri.

TANGERANG, INDONEWS,- Indonesia Police Watch (IPW) dan Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ) mengkritik dan beraksi keras terhadap Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang salah satu poinnya berisi tentang pelarangan media menayangkan arogansi Polri. Surat Telegram Kapolri tertanggal 5 April 2021 itu berisi 11 poin pelarangan.

Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane mengatakan, sebenarnya tidak ada yang istimewa dari TR Kapolri Listyo  tertanggal 5 April 2021 tersebut. “Karena, surat itu untuk internal kepolisian. Hanya, surat kapolri itu bisa disalahgunakan kalangan kepolisian untuk membatasi dan tidak memberi akses kepada pers untuk sebuah peristiwa yang menyangkut internal polri, apalagi yang bersifat negatif,” ujarnya, dikutip Radar Tangsel.com, Selasa (6/4/2021).

Neta menyebut, TR Kapolri bukan untuk eksternal polri. “Apalagi, untuk melarang-larang kalangan pers karena kapolri tidak punya wewenang melarang pers,” jelasnya.

Mengapa demikian? Kata Neta, hal itu dikarenakan dalam bertugas, pers dilindungi UU Pers. “Kalau pun di poin pertama TR kapolri itu menyebutkan, ‘media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis’ itu hanya ditujukan ke internal polri. Kapolri maupun jajarannya harus tahu bahwa pers punya hak untuk meliput, menginvestigasi dan menyiarkan laporannya asal sesuai UU Pers,” ujar dia.

Jadi, tegas Neta, masyarakat pers tidak perlu takut dengan adanya TR Kapolri itu. “Selain itu, kapolri dan jajarannya harus tahu bahwa mereka adalah pejabat publik yang digaji dari uang rakyat, sehingga mereka tetap perlu mengakomodir pers sebagai pilar alat kontrol publik,” tandasnya.

Dalam surat itu, terang Neta, terdapat 11 poin yang intinya adalah mengatur teknis mekanisme peliputan wartawan terkait dengan pemberitaan di lingkungan kepolisian. “Artinya, kapolri boleh saja mengatur internalnya dalam menghadapi pers, tapi pers punya UU Pers yang mengatur kehidupannya dan semua pihak harus menghormatinya, termasuk kapolri dan jajarannya,” imbuhnya.

Pengebirian

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ), Agus Supriyanto menilai, TR Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu sudah masuk kategori pengebirian pers alias membungkam kebebasan pers.

Terutama, ucap Agus, pada poin pertama di surat tersebut yaitu “media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.

“Apapun dalilnya meskipun surat itu untuk internal polri, menurut saya, ini termasuk pengebirian pers, pembungkaman pers. FWPJ tentu mengkritik keras pembungkaman terhadap kerja pers,” kritiknya.

Lebih lanjut, pria yang sudah 17 tahun menjadi wartawan di Grup Rakyat Merdeka/Holding Grup Jawa Pos ini mengatakan, pers itu bekerja dilindungi oleh undang-undang. “Artinya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi teman-teman media saat melakukan tugas jurnalistik. Saya minta dengan hormat kepada Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar mencabut poin pertama Surat Telegram-nya itu,” pintanya.

Alumni Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) ini pun mengingatkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar tidak membungkam kebebasan pers. “Karena, kebebasan pers ini diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ada pasal-pasal yang menegaskan kemerdekaan, fungsi dan pentingnya pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu,” Agus menegaskan.

Yaitu, terang Agus, pasal 2 yang menyatakan “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Lalu, di pasal 3 ayat (1) berbunyi “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”.

Kemudian, pasal 6 menyatakan “Pers nasional melaksanakan zeranannya: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran”.

Terpenting lagi, dijelaskan Agus, bahwa kemerdekaan pers diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Pasal 4 ayat (2) berbunyi “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) berbunyi “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

Diungkapkan Agus, Undang-undang tentang Pers juga memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan.

“Pasal 18 Undang-undang tentang Pers menyatakan, ‘Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta’,” papar Agus.

Maka dari itu, Agus meminta Kapolri Listyo tidak berlebihan dalam membuat terobosan, dalam hal ini jangan merugikan media. “Kita fair, kok. Kalau Polri kinerjanya bagus, pers akan mengapresiasinya. Tapi, kalau ada oknum Polri melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) seperti melakukan arogansi, pungli, asusila atau hal negatif lainnya, ya pers berhak menjalankan fungsi kontrol sosialnya, mengkritik dan mengingatkan Polri. Katanya, Polri punya paradigma baru promoter (profesional, modern, terpercaya), ya harus buktikan itu ke masyarakat. Jangan takut dikritik. Kalau pers dibungkam, nanti kalau ada oknum polisi arogan atau nakal, siapa yang mengkontrol? Polri kan penegak hukum dan tahu betul undang-undang, jadi, mari sama-sama jalankan fungsi dan peran kita masing-masing dengan baik Pak Kapolri,” tambah Agus.

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram terkait ketentuan peliputan media massa mengenai tindak pidana atau kejahatan kekerasan. Salah satu poinnya, media dilarang menyiarkan tindakan atau arogansi anggota kepolisian.

Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/750 / IV/ HUM/ 3.4.5/ 2021 itu ditandatangani oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono atas nama Kapolri tertanggal 5 April 2021. Surat telegram ditujukan kepada Kapolda dan Kabid Humas di seluruh Indonesia.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono membenarkan isi surat telegram tersebut. Ia mengklaim, pertimbangan diterbitkannya surat telegram itu yakni untuk memperbaiki kinerja Polri di daerah.

“Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik,” ucap Rusdi saat dikonfirmasi, Selasa (6/4/2021).

Berikut 11 poin dalam surat telegram tersebut.

  1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis;
  2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana;
  3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian;
  4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan;

 

  1. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual;
  2. Menyamarkan gambar wajah dan indentitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya;
  3. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur;
  4. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku;
  5. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detil dan berulang-ulang;
  6. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten;
  7. Tidak menampilkan gambaran secara eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

Surat tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan ditujukan kepada para kapolda dan kepala bidang humas seluruh polda. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook