Dewan Disurati GMPK Soal Dugaan Pungli, SMPN I Cileungsi Diminta Mengklarifikasi

Sejumlah awak media saat mengkonfirmasi Kepala SMPN 1 Cileungsi.

BOGOR, INDONEWS,- Sebagai lembaga kemasyarakatan yang menyoroti korupsi, DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor tampak intensif menyikapi dugaan pungutan liar di SMPN I Cileungsi Kabupaten Bogor.

BERITA TERKAIT: Berdalih Pengembangan, Orangtua SMPN 1 Cileungsi Dipungut Rp 1,5 Juta

Salah satu upaya GMPK yakni dengan menyurati Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim agar dugaan tersebut ditindaklanjuti. Selain ke DPRD, GMPK juga telah melayangkan surat ke Saber Pungli, Inspektorat dan Dinas Pendidikan.

BERITA TERKAIT: Terkait Dugaan Pungli, Disdik Bakal Panggil Kepala SMPN 1 Cileungsi

“Sudah kita layangkan surat ke beberapa lembaga/instansi. Namun ada kejanggalan, sebab dugaan pungutan liar terhadap orangtua oleh oknum di SMPN 1 Cileungsi seolah dibiarkan. Makanya kita tanyakan ke dewan, dan tadi sudah direspon,” jelas Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, saat dihubungi, Selasa (6/4/2021).

IBERITA TERKAIT: Inspektorat Benarkan Wali Murid SMPN 1 Cileungsi Diminta Iuran Rp 1,5 Juta

Jonny menerangkan, terkait surat GMPK tersebut, Muad Khalim telah meminta kepala SMPN 1 Cileungsi untuk melakukan klarifikasi. Namun, kata Jonny, hingga kini kepala SMPN Cileungsi ‘membandel’ dengan tidak melakukan klarifikasi.

BERITA TERKAIT: Dugaan Pungli di SMPN 1 Cileungsi, GMPK Surati DPRD

“Sejak awal kita sudah merasakan adanya kejanggalan dari pihak SMPN 1 Cileungsi. Mereka kini diduga tidak kooperatif. Tidak mengindahkan instruksi dari DPRD agar segera mengklarifikasi. Namun, mereka tetap bandel. Sehingga hal itu menambah keyakinan bagi kami bahwa di tubuh SMPN 1 Cileungsi telah lahir koruptor,” ujar dia.

BERITA TERKAIT: Meski Mematok Harga, SMPN 1 Cileungsi Tetap Menyebut Sumbangan, Bukan Pungutan

Pria berdarah batak itu pun menegaskan, ‘bandelnya’ Kepala SMPN I Cileungsi semakin menantang GMPK membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan korupsi, termasuk pungli.

“Jujur kita semakin tertantang. Kok sepertinya pihak SMPN 1 Cileungsi ini merasa kebal hukum. Padahal klarifikasi itu kan mudah, dan hasilnya akan kelihatan serta diketahui masyarakat. Tapi ya kalau instruksi dari dewan saja tidak digubris, berarti ada apa kan di SMPN Cileungsi ini. Itulah yang membuat tekad GMPK semakin kuat untuk menguak kebobrokan di sekolah tersebut,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah orangtua di SMPN 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dipungut biaya Rp1,5 juta dengan dalih untuk pengembangan sekolah, salah satunya untuk pengadaan AC.

Hal tersebut dibenarkan Kepala SMPN 1 Cileungsi Oman Saidiman. Namun ia menampik bahwa itu bukan merupakan pungutan, tetapi bentuk sumbangan.

Padahal, berdasarkan Pasal 1 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, komite sekolah dapat menggalang dana berupa sumbangan, yakni pemberian berupa uang, barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Artinya tidak mematok harga. Namun jika dipatok harga, seperti Rp1,5 juta, itu adalah bentuk pungutan.

“Untuk sumbangan ini, kita undang orangtua bahwa sekolah punya program, salah satunya pengadaan AC yang hanya sebagian kecil. Kemudian akhirnya, disepekati dengan dipimpin komite sekolah dan diminta anggaran Rp1,5 juta untuk 38 ruang kelas, harga AC misalnya Rp 9 juta, ya kali 38 ruangan,” jelas Oman saat ditemui wartawan, beberapa waktu lalu. (Firm)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook