Kabid DPMD Kab. Bogor: Boleh Nikah Siri, Asal Jangan Ketahuan Istri

BOGOR, INDONEWS,- Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Lukman mengeluarkan statemen tak masuk akal tentang aturan nikah siri PNS atau perangkat pemerintahan.

Pernyataan Lukman itu berkaitan dengan adanya oknum perangkat Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berinisial OS yang diduga melakukan hal tidak terpuji.

OS menikah sirih dengan wanita berinisial MR namun tanpa sepengetahuan istri tuanya. Sedangkan MR telah diceraikan OS pada 2 April 2021.

Maka untuk mendapatkan data konkret terkait aturan nikah siri perangkat desa, media mencoba mengkonfirmasi Kabid DPMD Kabupaten Bogor, Lukman.

“Itu urusan pribadi. Boleh kok (nikah siri, red), kan bukan PNS,”ujar Lukman, Kamis (15/4/2021).

“Terkait aturan-aturan yang mengatur tentang hal itu, serta prilaku staf desa, tidak ada (aturan, red), bebas. Kalau PNS ada (aturan), kalau staf desa tidak ada, ‘kan bukan PNS,” ucapnya.

Disinggung tentang norma dan aturan-aturan lainnya, Lukman menjawab bahwa hal itu terserah agama yang bersangkutan.

“Terserah dia itu mah. agama kalau masalah nikah siri mah yang penting dia bukan PNS. Artinya jika mau nikah sirih boleh saja asal jangan ketahuan dan asal jangan ada yang ngaduin,” ujar Lukman.

Tak pelak pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan, salah satunya Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Siarit.

“Kalau pernyataan Kabid DPMD tersebut mendasar pada aturan yang sah, maka sebutkan aturannya, undang-undangnya agar pernyataan tersebut tidak menyesatkan. Sebab, secara tidak langsung dia seolah melegalkan setiap perangkat desa, baik itu PNS maupun non PNS untuk nikah siri asal tidak diketahui istri tuanya. Ini yang menurut kami menyesatkan,” ujar Jonny, melalui sambungan WhatsAppnya.

Jonny menjelaskan bahwa Kementrian Agama telah menegaskan bahwa pernikahan selain harus dilakukan sesuai dengan ajaran Agama juga harus dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA).

Oleh karena itu, kata dia, nikah siri bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

“Nikah dibawah tangan atau nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan petugas pencatat nikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk pelayanan nikah seperti pembebasan biaya nikah jika dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) pada jam kerja,” jelasnya.

Terkait kasus OS, Jonny menyebutkan, walaupun dia bukan PNS namun tetap dia merupakan salahj satu pejabat publik yang harus menjadi suri tauladan masyarakat, serta menjaga marawah pemerintahan.

“Namanya pejabat publik itu harus bisa menjaga sikap dan perilaku sebagai bentuk menjaga lembaga, dinas, instansi tempat dia bekerja. Jadi saya sepakat kalau nikah siri itu urusan pribadinya, tapi hati-hati, pribadinya itu diketahui sebagai pelayan masyarakat, yang harus memberi contoh yang baik,” pungkasnya. (Firm)

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook