Sebanyak 144 Desa di Serang Ikuti Pilkades Serentak pada 11 Juli

Isak Newton

SERANG, INDONEWS,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 pada 11 Juli mendatang. Penetapan berdasarkan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Nomor:141.1/Kep….Pan.Pilkades/2021.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, dengan adanya hari Raya Idhul Adha 1442 Hijriyah maka pelaksanaan Pilkades Serentak yang diikuti 144 desa di Kabupaten Serang dilaksanakan pada 11 Juli 2021.

Sedangkan untuk pelantikan kepala desa (kades) terpilih selanjutnya dengan pertimbangan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus pihaknya sudah memiliki kepala desa definitif. Maka, paling lambat tanggal 16 Agustus kades terpilih sudah dilantik.

“Kepala desa  hasil pemilihan akan kita lantik (16 Agustus) itu paling lambat,” ujar Entus dalam sambutannya pada Rapat Persiapan Pilkades Serentak di Aula KH. Syam’un Setda Kabupaten Serang beberapa waktu yang lalu.

Sementara perhelatan pilkades serentak tersebut mendapat masukan dari Ketua Umum Kaukus Muda Banten, Isak Newton. Ia meminta Inspektorat Kabupaten Serang agar salah satu persyaratan pilkades bagi incumbent harus menyertakan surat bebas temuan dari Inspektorat sesuai peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 13 tahun 2021.

Ia juga mengatakan  jangan sampai inspektorat main mata dengan kades yang bermasalah.

“Saya berharap agar Inspektorat Kabupaten Serang untuk tegas dan tidak main mata dengan Kades yg bermasalah karena masih belum menyelesaikan  temuan Inspektorat  tahun sebelumnya, dan tidak ada alasan apapun kecuali mereka segera  mengembalikan  temuan inspektorat,” katanya, Minggu (18/4/2021)

Oleh karena itu, lanjut Isak, dirinya meminta inspektorat agar tidak memberikan rekomendasi kepada kepala desa bermasalah.

“Ya kecuali inspektorat ingin menanggung masalah kalau berani melanggar Perda dan Peraturan Bupati No 13 Tahun 2021 tentang pedoman pemilihan kepala desa. Jadi saya minta Inspektorat tidak memberikan rekomendasi kepada kades yang bermasalah, sesuai dengan Perda dan Perbup Nomor 13 tahun 2021 tentang pedoman pemilihan kepala desa,” tegasnya. ***

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook