BST Dibagi Dua, Warga Mengaku Keberatan

BOGOR, INDONEWS,– Warga terdampak pandemi Covid-19 dan sebagai penerima (bansos) bantuan sosial atau BST (bantuan sosial tunai) di Kabupaten Bogor banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak terdata, sehingga harus diverifikasi dan validasi ulang, serta direvisi.

Banyaknya warga yang tidak mendapatkan bansos, khususnya BST menjadikan beberapa kepala desa membuat kebijakan untuk menutupi kekurangan jumlah KPM dan menjaga tidak terjadi gejolak kecemburuan sosial.

Seperti di Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (17/4/2021) telah membuat keputusan melalui Musdes dengan Berita Acara Musdes No 003/IV/2021.

Salah satu poin hasil kesepakatan musdes tersebut bahwa untuk warga penerima BST dalam pembagian BST bulan Maret dan April senilai Rp600 ribu rupiah dirubah hanya menerima satu bulan. Dan untuk 1 bulan lagi dialihkan ke penerima yang belum mendapatkan, dan tidak terdata.

Salah satu warga Klapanunggal penerima BST yang tidak bersedia disebutkan namanya mengaku, tidak tahu bahwa BST diterima hanya 1 bulan, dan tidak ada pemeberitahuan sebelumnya.

“Iya saya nerima dari Kantor Pos Rp600 ribu, tapi setelah menerima dari Kantor Pos saya diarahkan ke loket satu lagi dan menyetorkan uang Rp300 ribu. Saya kemudian diarahkan membuat pernyataan yang isinya bahwa saya bersedia untuk membagi atau mengalihkan bantuan yang saya terima untuk masyarakat yang tidak mampu, dan tidak mendapatkan bantuan apa-apa,” ujarnya, Minggu (18/4/2021).

Ia mengaku keberatan dengan adanya kebijakan tersebut. “Apalagi saya awalnya tidak tahu, tiba-tiba diambil Rp300 ribu hak saya dan seolah kami dipaksa untuk berbagi,” katanya.

Sementara Sekdes Klapanunggal, Asep Budiansah saat dikonfirmasi media di lokasi pembagian BST, halaman SMPN 01 Klapanunggal membenarkan adanya pembagian BST tersebut, dan adanya pengalihan sebagian bantuan pada warga yang tidak terdata.

“Kebijakan ini dilaksanakan sudah melalui musdes yang dihadiri BPD, Kepala Desa, Camat dan pendamping desa serta perwakilan masyarakat, dan semua sudah sepakat. Kebijakan ini diputuskan untuk menutupi kekurangan jumlah KPM yang awalnya 1,681 KPM menjadi 1092 agar tidak terjadi gejolak kecemburuan sosial di masyarakat,” tuturnya.

“Sebelumnya kami juga sudah menyampaikan serta memerintahkan ke RT, RW agar hasil Musdes ini disosialisasikan pada masyarakat penerima BST yang terdata guna tidak terjadi kesalahpahaman dan kekisruhan,” tandasnya. (Firm)

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook