Tindaklanjut Hukum Dugaan Korupsi PT PPE, Peran BPK dan KPK Ditunggu

Ilustrasi korupsi. (foto: jpnn.com)

BOGOR, INDONEWS,– Bola panas kasus dugaan korupsi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor, yakni PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) masih terus bergulir.

Kepastian hukum, salah satunya tersangka dalam kasus tersebut hingga kini masih belum ditentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong, Kabupaten Bogor. Padahal kasus ini sudah berjalan sejak tahun 2019.

BERITA TERKAIT: Kasus PPE Kabupaten Bogor Masih “Beku”

Tak ayal, ‘lambatnya’ penangan sejumlah kasus, seperti dugaan korupsi bansos di Kabupaten Bogor termasuk dugaan korupsi di tubuh PT PPE oleh Kejari Cibinong menuai komentar minor dari kalangan aktivis.

BERITA TERKAIT: Dikonfrimasi Soal Kasus PT PPE, Mantan Dirut: Saya Sibuk Mengurus PT. Simelekete Tbk

Terlebih, Kepala Kejari Cibinong, Munaji belum berkomentar banyak saat ditanya berapa nilai kerugian yang dialami PT PPE, mengingat sebelumnya Kejari Cibinong membantah bahwa kerugian PT PPE mencapai Rp80 miliar.

BACA JUGA: Direksi PPE Harus Ditindak Tegas!

“Nanti dikonfirmasi dengan wabup,” jawab Munaji, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya, Senin (19/4/2021).

Pembantahan kerugian PT PPE sebsar Rp80 miliar juga dilontarkan Kasie Intel Kajari Cibinong, Juanda di beberapa media online. Namun ketika ditanya berapa sebenarnya nilai kerugian di PT PPE, Juanda tidak menyebutkannya.

“Kerugian yang ditimbulkan, menunggu hasil penghitungan BPK,” jawabnya, singkat.

Sementara Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait menilai jawaban kedua petinggi di Kejari Cibinong itu belum menunjukan titik terang atas kepastian hukum dalam dugaan korupsi di PT PPE.

“Kita harus tetap menghormati upaya keras yang saat ini dilakukan kejari. Namun, bukan rahasia umum lagi, bahwa sejak tahun 2019, 2020 dan sekarang 2021 kasus di PPE molor. Tetapi kita tahu, Kejari Cibinong masih terus menindaklanjuti kasus itu, meskipun masih tetap menunggu hasil dari BPK,” ungkap Jonny, melalui pesan WA-nya, Senin malam.

Menurut dia, saat ini peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat ditunggu untuk membongkar dugaan korupsi di PT PPE hingga terang benderang, termasuk siapa saja yang terlibat dan ada permainan apa di dalamnya.

“Masyarakat Kabupaten Bogor tentunya sudah bisa menilai sejauh mana peran dari Kejari Cibinong sejak menangani kasus ini, sehingga untuk mempercepat pengungkapan kasus di PT PPE, diperlukan juga peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,” ujar Jonny.

Pria berdarah batak itu juga mengakui, bahwa Kejari Cibinong juga masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar, yakni mengusut dugaan perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp14,3 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2017.

BACA JUGA: Pengungkapan Kasus Korupsi Bansos di Kab. Bogor Dinilai Molor

“Kita hormati kesibukan kejari dalam menangani sejumlah kasus besar yang terjadi di Tegar Beriman, sehingga dalam penanganannya sampai membutuhkan waktu bertahun-tahun. Maka dari itu, kita harap BPK dan KPK segera turun tangan dalam menuntaskan persoalan hukum tersebut,” tandasnya. (Firm)

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook