Terkait Bansos BST, Ini Kata TKSK Gunung Putri

BOGOR, INDONEWS,– Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia untuk bulan Maret dan April, diberikan sekaligus kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Dalam data, masing-masing KPM harusnya menerima Rp600 ribu, namun ternyata ada saja desa yang membuat kebijakan kontroversi, yaitu BST dibagi dua, sehingga per KPM hanya mendapatkan Rp300 ribu. Pembagian tersebut dalihnya untuk pemerataan atau azas keadilan.

Persoalan tersebut kemudian ramai di media massa. Koordinator TKSK Gunung Putri, Andi Apandi pun angkat bicara,

“Sebenernya ini dilema bagi kita sebagai pendamping bansos juga pemerintahan desa, karena data dari Kementerian Sosial ini masih ada yang invalid, baik dari NIK maupun by adressnya,”ujar Andi, Kamis (22/4/2021).

“Bahkan yang meninggal dan pindah domisili pun masih ada dalam BNBA BST dari kemensos. Lebih miris lagi, masih ada KPM penerima BST orang yang mampu, punya mobil serta punya motor dua, kalaupun memang data BNBA BST adalah non DTKS atau data usulan periode April 2020 diawal awal Covid-19,” teranganya.

Atas dasar beberapa hal tersebut, sambungnya, maka pemdes mengadakan musyawarah desa (musdes) yang harus melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, para ketua RT, RW, Kadus ,BPD, LPM dan karang taruna untuk merumuskan dan memutuskan hingga  tercapai kesepakatan.

“Musdes dilaksanakan untuk meminimalisir ketidaktepatan penerima bansos Covid-19. Dan 5 poin yang harus dihindari atau tidak boleh antara lain, pertama yang mendapatkan bansos BST tidak boleh double. Artinya jika sudah menerima BST tidak boleh lagi menerima penerima PKH atau BPNT,” tutur Andi.

Kedua, lanjut dia, orang yang sudah meninggal boleh dialihkan kepada ahli waris yang memang dianggap tidak mampu. Kemudian orang yang pindah alamat tanpa konfirmasi kepada RT dan RW bisa dialihkan walaupun secara juknis dari pemerintah dan juga bupati tidak boleh dialihkan.

“Saya berharap juknis dan imbauan bupati dikaji ulang, sehingga tidak ada riak-riak di masyarakat,” ucapnya.

Ia menambahkan, jika bantuan Rp600 ribu diberikan kepada KPM, padahal KPM tersebut adalah orang mampu, kemudian tetangganya orang miskin dan tidak mendapat bantuan, maka itu yang memicu kecemburuan sosial.

“Sebelumnya sudah pernah saya sampaikan pada setiap kepala desa terkait hal ini, hanya dengan musdes lah yang bisa meminimalisir ketimpangan tersebut. Dan hasil musdes harus disosialusasikan agar tidak terjadi salahpaham pada masyarakat,” ujar Andi.

Ia mengakui, di tahun 2021 ini ada perbedaan sistem dibandingkan sebelumnya, yakni dengan bansos merah putih, karena menurutnya saat ini agak sedikit ketat, seperti terdapat sistem foto dan KTP. Namun meski demikian, imbuhnya, desa juga membuat kebijakan.

“Mari semua komponen yang mempunyai kebijakan kita kaji sama mengenai mekanisme dan tatanan bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran. Kasihan pemerintahan desa sebagai patner PT Pos dalam hal penyaluran BST agar tidak lagi selalu disalahkan,” pungkasnya. (Firm)

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook