Anggota Dewan Dukung Diberangusnya Oknum TKSK

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Robinton Sitorus .

Anggota Komisi IV Mendukung Jika Oknum TKSK Dipolisikan

BOGOR, INDONEWS – Carut marutnya penyelengaraan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dikeluhkan agen e-warong dan kepala desa.

Bahkan ada dugaan oknum petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)  melakukan tindakan pidana, di antaranya menerima imbalan (gratifikasi) dari supplier (distributor) dan TKSK tersebut mengarahkan agen e-warong untuk kerja sama dengan distributor yang sudah ditentukan.

Berita Terkait: TKSK Arahkan Agen e-Warong Ambil Bahan Pangan dari PT. SPS

Salah satunya pemilik, agen e-warong yang tidak mau disebutkan namanya, ia mengaku merasa bingung dengan arahan (TKSK) yang mengharuskannya mengambil sembako di supplier yang sudah ditentukan.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 28 tahun 2018 Tentang TKSK, disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2), bahwa dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya TKSK tanpa imbalan.

Di Pasal 7 juga disebutkan, TKSK memfasilitasi untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam kesejahteraan sosial di kecamatan dalam bentuk, pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan dan atau rujukan.

Berita Terkait: Dinsos Bogor Akui Carut Marutnya Program BPNT

Berkaitan Carut marutnya program penyelengaraan BPNT, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Robinton Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan saat dihubungi  via WhatsApp, Rabu (30/9/2020) menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut ke Kepala Dinas Sosial (Ka Dinsos) Kabupaten Bogor.

“Kita laporkan agar membenahi seluruh pelayanan masyarakat di dinsos, terutama pemberian bantuan sosial supaya benar benar tepat sasaran dan juga harus sesuai dengan yang dianggarkan. Jika teman teman ada temuan di lapangan seperti pemotongan berjamaah bantuan atau pungutan, saya sangat setuju. Saya akan sangat apresiasi juga jika ada oknum, termasuk TKSK dibawa ke ranah hukum,” tegas Robinton.

Berita Terkait: Penyaluran BPNT di Kabupaten Bogor Dinilai Amburadul

Di tempat terpisah, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengusut dugaan pungutan tersebut.

Ketua GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait

“Kami, GMPK juga tidak akan tinggal diam, mengingat hal ini menyangkut kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Sudah saatnya APH menunjukan tajinya dalam memberangus oknum-oknum tak bertanggungjawab,” ujarnya.

Sebagai upaya nyata, pihaknya akan melaporkan oknum TKSK ke kepolisian. “Kemarin mau dibuat laporan ke polsek, tapi diarahkan dan harus laporan ke polres, karena ini pidana khusus,” jelas Jonny.

Ia juga mengapresiasi kepada anggota DPRD Kabupaten Bogor yang ikut berperan dalam pengawasan dan pengawalan terhadap program pemerintah tersebut.

Berita Terkait: Terkait Pungli BPNT, Anggota Komisi 4 DPRD Bogor Angkat Bicara

“Semoga semua juga ikut merespon atas keluhan masyarakat ini. Sudah saatnya kita bersatu melawan ketidakbenaran dan demi kemaslahatan masyarakat. Tindakan perlu diberikan kepada oknum-oknum agar menjadi efek jera, serta masyarakat merasakan kehadiran wakil rakyat serta penegak hukum,” pungkasnya. (Firm)

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook