Dana P3TGAI ‘Digerogoti’ Oknum Wartawan, GMPK Akan Bawa ke Ranah Hukum

BOGOR, INDONEWS – Terkait dugaan adanya oknum wartawan berinisial I dan E yang meminta jatah dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) kepada kepala desa di Kabupaten Bogor, DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Bogor ikut bergerak dengan melakukan investigasi.

“Setelah tim GMPK melakukan investigasi bersama wartawan, kepala desa tersebut mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp.60 juta kepada oknum wartawan. Uang itu diambil dari dana P3TGAI. Ini sangat kami sesalkan,” ujar Jonny, usai melakukan kroscek ke beberapa kepala desa, Selasa (20/7/2021).

Ketua DPD GMPK Bogor, Jonny Sirait, A.Md

Jonny menyebutkan, dengan dalih apapun kepala desa tak seharusnya ‘menyisihkan’ uang untuk oknum wartawan, karena meminta jatah bukanlah bagian profesi wartawan.

“Secara jelas kepala desa menyebutkan pihak-pihak yang meminta uang. Salah satu yang disebutkan kepala desa adalah Endang dari media Info Desaku. Ini sangat kami sesalkan karena dapat merusak nama baik wartawan. Terlebih beberapa waktu lalu Bupati Bogor menyebutkan adanya wartawan ‘bodrek’ yang meresahkan para kepala desa,” bebernya.

Namun demikian, kata Jonny, GMPK akan terus melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi atas dugaan pungutan liar tersebut agar selanjutnya bisa diproses secara hukum.

BERITA TERKAIT: Kades Akui Serahkan Uang pada Oknum Wartawan, Pimred Info Desaku: Wartawan Saya Hanya Mengantar

“Bantuan P3TGAI ini uang Negara. Kalau lantas malah masuk kantong pihak tak bertanggungjawab, jelas itu melabrak hukum dan harus diproses hukum. Maka kita akan kumpulkan semua fakta-faktanya. Kalau untuk saksi, beberapa kepala desa siap memberikan kesaksian, dan secara bukti kita ada rekamannya. Namun GMPK akan mencoba lebih melengkapinya lagi agar mempermudah aparat penegak hukum,” beber pria berdarah batak ini.

Selain itu, GMPK juga akan mencari tahu mengapa kepala desa dengan mudahnya menyerahkan uang kepada pihak lain.

“Kita akan cari tahu, apakah ada ancaman, intimidasi atau lainnya kepada kepala desa, sehingga kepala desa dengan mudahnya menyerahkan sejumlah uang. Atau tidak menutup kemungkinan ada kasus atau pelanggaran dalam pengalokasian bantuan P3TGAI ini. Intinya semua akan coba kami bongkar,” pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) Jawa Barat, Asep Heriyuloh SH menyebutkan, siapapun yang bersekongkol, terlibat dalam pungutan liar yang menjadi unsur pidana, maka dapat dipidanakan.

, Ketua Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) Jawa Barat, Asep Heriyuloh SH (kedua dari kanan)

Dalam kasus ini, katanya, I dan E menjadi tersangka utama dalam kasus dugaan pungli, bahkan meski E hanya sebatas mengantar, secara hukum dia telah terlibat dengan turut membantu terjadinya kejahatan.

“E bisa dibilang turut membantu karena dia telah mengantar seseorang berbuat kejahatan. Salah satu pasal yang disangkakan ialah Pasal 56 KUHP, yang menjelaskan bahwa orang ‘membantu melakukan’ atau sengaja memberikan bantuan untuk kejahatan, itu melanggar hukum,” katanya.

“Jadi bila bantuan itu diberikan untuk kejahatan, maka orang tersebut melakukan perbuatan ‘sekongkol’ melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP,” tutur salah satu Pengurus Dewan PERADI itu.

Dia menambahkan, dalam penjelasan Pasal 56 KUHP, niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).

“Saya pikir dalam kasus pungli bantuan P3TGAI ini, E dan pelaku lainnya, sadar tidak sadar telah membuat kesepakatan mufakat kejahatan. Jadi E bisa saja jadi saksi dan bisa jadi tersangka, mesipun itu mengantar hanya mengantar. Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (membantu melakukan),” ujar Aher, sapaan Asep Heriyuloh.

Selain itu, dia menegaskan, dalam KUHAP, siapapun yang berupaya menghalangi, membela dan mengantar orang membuat kejahatan, itu tetap terjerat hukum dan bisa jadi saksi atau tersangka.

“Jadi apapun alasannya, baik mengantar, bahkan seseorang mengetahui adanya kejahatan dan tidak melaporkannya, itu juga melakukan menghalangi, menutup pelanggaran, sehingga itu pidana. Itu tidak membangun hukum,” tandasnya. (firm)

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook