Dugaan Pungli di PT. Simone, GMPK Minta Disnakertrans Turun Tangan

Ketua DPD GMPK Bogor, Jonny Sirait (kedua dari kanan) saat ditemui di salah satu kedai kopi di Kabupaten Bogor

BOGOR, INDONEWS – Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bogor dan Dinas Tenaga kerja dan Tranmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Bidang Pengawasan melakukan pembinaan terhadap PT. Simone Acc yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap ratusan tenaga kerja.

“Berdasarkan informasi tersebut, pihak Dinaskertrans diminta melakukan penelusuran serta pembinaan kepada perusahaan yang berada di wilayah tersebut, agar tidak terjadi hal serupa,” ujarnya, saat ditemui di salah satu kedai kopi di Kabupaten Bogor, Sabtu (17/7/2021)

Jonny Sirait menilai, PT.Simone Acc yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Putri tidak ‘memeras’ para pelamar kerja. Pasalnya para pelamar itu datang untuk mencari pendapatan, bukan sebaliknya.

“Kasihan, orang nyari kerja itu. Nyari penghasilan,” ujarnya.

Jonny sapaan akrabnya mengaku sering mendapat informasi bahwa para pelamar kerja yang dimintai sejumlah uang ketika melamar kerja di PT. Simone Acc, pabrik tas di wilayah Kecamatan Gunung Putri.

Namun, pria berdarah Batak itu mengaku akan menurunkan tim untuk mencari bukti kepastian praktik pungli di perusahaan tersebut. Karena informasi yang beredar sudah lama dan tidak tersentuh aparat hukum, serta tidak dinas terkait belum turun langsung.

Dorong Adanya Perbup

Jonny juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan peraturan bupati tentang rekrutimen tenaga kerja.

“Saya kira perlu dibuatkan perbup tentang pungli ini, sebab, perbuatan yang dilakukan penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusan korupsi Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, dan Pasal 12 huruf f, rumusannya diambil dari Pasal 425 ayat 16 (1) KUHP,” jelasnya.

Ia juga membeberkan, pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat, bahkan di perusahaan, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN (korupsi kolusi dan nepotisme), tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.

“Awalnya dipopulerkan dalam dunia jurnalistik dimana pungutan liar atau yang biasa di dengan dengan sebutan pungli adalah perbuatan yang di lakukan oleh seseorang, atau Pegawai Negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Maka pungli ini jelas melawan hukum sehingga wajib diberi tindakan hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, Adang saat dikonfirmasi mengaku belum belum bisa memberikan tanggapan.

“Mohon maaf pak, saya belum dapat memberikan tanggapan. Hal ini akan saya teruskan ke pimpinan ya pak. Terima kasih informasinya,” katanya.

Sedangkan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Zainal Ashari saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAap terkait hal ini, belum menjawab hingga berita ini diturunkan. (Firm)

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook