GMPK Polisikan Dugaan Penyalahgunaan BPNT Kebupaten Bogor

BOGOR, INDONEWS – DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor melaporkan dugaan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Bogor ke pihak kepolisian.

Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, A.Md mengungkapkan dugaan perbuatan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin dalam proses penyaluran BPNT Kabupaten Bogor diduga dilakukan oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten (TKSK) selaku pihak  Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) yang membantu Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Bogor dalam pendampingan pelaksanaan program.

“Selanjutnya mereka disebut terlapor. Melalui cara perbuatan mengambil dan/atau memungut uang sebesar Rp2 ribu rupiah terhadap uang BPNT sebesar Rp 200 ribu yang diterima oleh setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT yang didampingi terlapor,” jelas Jonny kepada wartawan, Jumat (2/10/2020).

Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil temuan investigasi DPD GMPK Kabupaten Bogor berupa adanya dugaan pemungutan uang dalam proses penyaluran BPNT di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, lalu dilakukan konfirmasi terhadap terlapor melalui cara teknik investigasi perekaman pada saat melakukan konfirmasi, sesuai hak DPD GMPK Kabupaten Bogor yang diberikan oleh Undang-Undang, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

  1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk
  3. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
  4. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  5. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  6. d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

“Berdasarkan hasil konfirmasi terhadap Terlapor tentang dugaan adanya perbuatan memungut uang BPNT yang diterima oleh setiap KPM BPNT yang didampingi Terlapor, ternyata Terlapor mengakui telah melakukan perbuatan memungut uang sebesar Rp 2 ribu terhadap uang BPNT sebesar Rp200 ribu yang diterima oleh setiap KPM BPNT yang didampingi Terlapor (alat bukti berupa rekaman terlampir dalam bentuk softcopy rekaman),” jelasnya.

Dijelskan, bahwa dana BPNT adalah dana bantuan sosial pangan kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin yang merupakan Dana Penanganan Fakir Miskin, sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai:

Diktum Menimbang huruf a yang menyatakan bahwa :

1. bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi;Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4 yang menyatakan bahwa:Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu,dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

2. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.”

Subbab 1.1 Pedoman Umum Program Sembako 2020 yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” ucapnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin:

Diktum Menimbang huruf b yang menyatakan: b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;

Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

2.Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

3. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

“Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor yang mengakui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan memungut uang sebesar Rp 2. ribu rupiah terhadap uang BPNT sebesar Rp200 ribu yang diterima oleh setiap KPM BPNT yang didampingi terlapor, maka perbuatan tersebut semoga dapat diyakini oleh Polsek Jonggol adalah merupakan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) secara Delik Formil (formale wederrechtelijk) maupun Delik Materil (matriale wederrechtelijk),” jelasnya.

“Yaitu secara Delik Formil yakni perbuatan melawan hukum Terlapor terhadap hukum tertulis yaitu Peraturan Peundang-undangan yang diamanatkan dalam Pasal Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyatakan bahwa: Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1),” Jonny menambahkan.

Atas perbuatan pelanggaran larangan tersebut, lanjutnya, dapat diancam dengan ancaman pidana sebagai ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Juncto: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Secara Delik Materil yakni perbuatan melawan hukum Terlapor terhadap rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat sehingga perbuatan tersebut dianggap tercela.

“Kita berharap, semoga laporan dugaan perkara aquo dapat diyakini oleh Polsek Jonggol memang merupakan perkara kejahatan terhadap keuangan negara/daerah melalui penyaluran dana penanganan fakir miskin sehingga patut untuk dilakukan proses hukumnya segera,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook