Jaksa Penyidik Kasus Proyek Jalan Bojong-Kemang 2016 Dilaporkan ke Jamwas

JAKARTA, INDONEWSBelum lama ini, ada elemen masyarakat di Jakarta (LSM) menyampaikan surat sebagai laporan masyarakat ke Jamwas Kejagung terkait kinerja penyidik di Kejati Jabar. Menururt sumber Indonews yang tidak bersedia disebut namanya, bahwa pelaporan tersebut terkait kuatnya indikasi KKN yang dilakukan tim penyidik terhadap para terperiksa, yaitu Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (kini PUPR), Edy Wardhani dan pejabat terkait lainnya.

Berawal dari diadakannya pelelangan tahun 2016 pekerjaan Pembangunan Jalan Sentul-Bojong Gede-Parung Seksi III (Bojong Gede-Kemang ) oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor dengan anggaran Rp71 miliar. Pelelangan dimenangkan oleh PT. Sentra Multikarya Infrastruktur yang berlamat di Bandung dengan harga penawaran Rp67.968.684.000 ( urutan kelima).

Padahal ada empat penawar terendah termasuk urutan pertama yaitu PT. Istaka Karya ( BUMN) dengan harga penawaran Rp 61.743.254.000. Kala itu banyak pihak yang mempertanyakan hal ini  sebab diduga sudah diatur sebelumnya sebagaimana biasanya selama ini di DBMP (PUPR).

Menurut sumber tadi, bahwa kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Jampidsus Kejagung oleh sebuah elelemen masyarakat pada tahun 2017.

Kemudian Jampidsus mendisposisikan ke Kejati Jabar (Bandung ), lalu tim penyidik dari Asisten Tipikor melakukan puldata dan pulbaket sekaligus memeriksa para terduga dan pihak pelaporpun dimintai keterangan tambahan pada awal bulan Januari 2018.

Pada saat itu tim penyidik menanyakan berbagai hal kepada pelapor  dan meminta untuk komitmen terhadap sesuatu hal dalam arti win-win solusi.

Kesimpulannya, bahwa penyidik akan segera melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para terlapor dan mengatakan cukup bukti pelanggaran yang dilakukan pihak terduga. Bahkan menurut penyidik saat ini, bahwa sesungguhnya dalam kasus ini tidak cukup hanya setingkat Kepala Dinas yang terperiksa tetapi pejabat paling tinggi di Kabupaten Bogor termasuk sekretaris daerahnya.

Bupati, Nurhayanti saat itu dan Adang Suptandar sebagai sekda. Pelapor saat itu hanya mengatakan bahwa itu wewenang tim penyidik, kemudian disepakati bahwa nantinya hasil pemeriksaan akan diberitahukan kepada pelapor dan bahkan pelapor akan dimintai lagi keterangan pelengkap.

Hari berganti hari, bulan pun begitu bahkan sudah beberapa tahun hingga saat ini tidak ada lanjutan tindakan apa yang dilakukan penyidik. Artinya bahwa patut diduga telah terjadi penyelesaian secara damai antara penyidik dan terperiksa.

Untuk diketahui publik bahwa dalam pelaksanaan proyek pekerjaan ini (time schedule  180 hari) ternyata telah terjadi empat (4) kali Addendum yaitu:

  1. Addendum pertama Nomor : 620/B.001-15.2802/TING-JLN/ADD 1 –SPJPK/DBM pada tanaggal 2 Mei 2016 yang mengubah nama kegiatan ( Addendum ini, menjadi pertanyaan, kenapa setelah proyek berjalan, lalu ada perubahan nama kegiatan ).
  2. Addendum kedua Nomor : 620/B.001-15.2802/TING-JLN /ADD 2 SPJPK/DBM tanggal 10 Juni 2016 yang justru menambah nilai kontrak awal menjadi Rp.70.889.664.000,- ( hal ini juga sangat janggal daan jelas upaya mark up ada unsur korupsi. Bandingkan dengan harga penawaran urutan pertama sebesar Rp61.743.254.000,- dimana volume dan jenis pekerjaannya sama ).
  3. Addendum ketiga Nomor : 620/B.001-15.2802/TING-JLN/ADD 3 SPJPK/DBMP tanggal 5 Desember 2016 yang mengubah nomor rekening pelaksana proyek.( Hal ini sangat jelas pelanggaran berat dalam sebuah pelelangan dimana bahwa seluruh isi dokumen penawaran penyedia / pemborong itu sudah mengikat secara hukum.
  4. Addendum ke empat Nomor : 620/B.001-15.2802/TING-JLN/ADD4 SPJPK?DBMP tanggal 23 Desember 2016 yaitu memberikan kesempatan kepada pelaksana proyek untuk menyelesaikan pekerjaannya. ( artinya tidak tepat waktu sesuai time schedule yang sudah disepakati.

Dari uraian diatas, maka sangat kuat adanya indikasi KKN khususnya korupsi ( suap ) sehingga kasus ini hingga sekarang  seolah lenyap alias tidak diteruskan akibat penyelesaian dibawah meja. Sementara, secara kalkulasi sederhana , bahwa kerugian negara sudah bisa di estimasi kurang lebih Rp.7.920.980.000.

Nah, uang sebesar inilah yang patut diduga dibagi-bagi oleh mereka yang punya keterkaitan. Maka dengan alasaan analisa diataslah kasus ini akhirnya dilaporkan ke Jamwas Kejagung belum lama ini (bulan September 2020) untuk kembali dilakukan pemeriksaan terhadap semua pihak terkait termasuk bupati saat itu, Nurhayanti dan Sekretaris Daerah Kabupsten Bogor, Adang Suptandar. (Redaksi)

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook