Kades Akui Serahkan Uang pada Oknum Wartawan, Pimred Info Desaku: Wartawan Saya Hanya Mengantar

Ilustrasi. (foto: Istimewa)

BOGOR, INDONEWS – Dugaan pungutan liar (pungli) Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang diduga dilakukan oknum wartawan terus bergulir.

Terbaru, salah satu kepala desa kembali mengakui telah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang mengaku wartawan tersebut.

Sebelumnya, E yang mengaku sebagai wartawan menyebutkan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada kepala desa bahwa akan ada program irigasi. E lalu meminta kepala desa segera membuat proposal pengajuan.

Atas pernyataan E tersebut, kepala desa tadi membenarkan telah didatangi pihak yang mengaku sebagai wartawan.

“Sebelumnya kita mengajukan proposal permohonan. Setelah sekian lama, turunlah pencairan anggaran tahap satu. Lalu saya dihubungi seseorang berinisial S. Dia akan datang menemui saya setelah magrib,” jelas kepala desa yang meminta tak disebutkan namanya, belum lama ini.

Lalu, tambah kades tersebut, sekitar pukul 9.00 WIB malam, datang dua orang yang mengaku wartawan.

“Saya tanya, ini apakah S? Mereka bilang bukan. Tapi mereka mengatakan, sama saja mau ke S atau kepada dirinya juga. Lalu diberikanlah uang sebesar Rp20 juta per titik dengan nominal semua Rp.60 juta, karena kami dapat tiga titik. Uang diberikan dua orang tersebut, yang inisialnya I bersama Endang wartawan Info Desaku,” ucap kades.

Sebelumnya diberitakan, kepala desa dan perkumpulan petani pengguna air (P3A) mengaku bingung lantaran dimintai sejumlah uang oleh pihak yang mengaku wartawan setelah mendapatkan bantuan P3-TGAI.

Oknum tersebut berani meminta imbalan lantaran mengklaim telah membantu proses pencairan bantuan. Sedangkan beberapa kepala desa mengaku tidak membuat komitmen dengan oknum tersebut.

“Untuk koordinasi degan wartawan sudah sekalian sama E (Endang), karena dia kan ikut bantu usulkan program, ya kita ada sebagai tanda ucapan terima kasih,” ungkap kades yang meminta tidak disebut namanya itu.

Dilain pihak, justru ada kepala desa yang bingung karena diminta imbal jasa  usulan program P3-TGAI. Padahal ia tidak merasa ada komitmen dan tidak merasa dibantu untuk kelancaran usulan proyek irigasi P3A didesanya.

“Saya kaget juga diminta uang imbal jasa, katanya ikut membantu usulan proyek irigasi P3A. Sedangkan saat mengajukan usulan tidak ada komitmen apa-apa,” kata kades tersebut.

Sementara itu, Pimpinan Redaksi Info Desaku, Suryani membantah bahwa wartawannya, Endang telah meminta jatah atas dana P3-TGAI. Namun dia mengakui bahwa Endang ikut mengantar wartawan tersebut yang diduga saat menerima uang dari kepala desa.

“Endang tidak pernah mengakui pernah terima uang. Kalau pernah mengantar, iya. Itupun hanya sebatas mengantar. Yang benar menurut saya hanya dikorbankan, sedangkan wartawan saya tidak pernah terima apa yang dimaksud imbalan,” aku Suryani, saat dihubungi via WhatsApp, Rabu (21/7/2021).

Suryani juga mengatakan, jika benar wartawannya telah menerima dana dari kepala desa, itu diluar tanggung jawab redaksi, dan tidak pernah ada laporan aliran dana tersebut.

Dapat Dipidana

Di tempat terpisah, Ketua Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) Jawa Barat, Asep Heriyuloh SH menyebutkan, meskipun E hanya sebatas mengantar, secara hukum dia telah terlibat dengan turut membantu terjadinya kejahatan.

“E bisa dibilang turut membantu karena dia telah mengantar. Salah satu pasal yang disangkakan ialah Pasal 56 KUHP, yang menjelaskan bahwa orang ‘membantu melakukan’ atau sengaja memberikan bantuan untuk kejahatan, itu melanggar hukum,” katanya.

“Jadi bila bantuan itu diberikan untuk kejahatan, maka orang tersebut melakukan perbuatan ‘persekongkol’ melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP,” tutur salah satu Pengurus Dewan PERADI Kabupaten Bandung itu.

Dia menambahkan, dalam penjelasan Pasal 56 KUHP, niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).

“Saya pikir dalam kasus pungli bantuan P3TGAI ini, E dan pelaku lainnya, sadar tidak sadar telah membuat kesepakatan mufakat kejahatan. Jadi E bisa saja jadi saksi dan bisa jadi tersangka, mesipun itu mengantar hanya mengantar. Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (membantu melakukan),” ujar Aher, sapaan Asep Heriyuloh.

Selain itu, dia menegaskan, dalam KUHAP, siapapun yang berupaya menghalangi, membela dan mengantar orang membuat kejahatan, itu tetap terjerat hukum dan bisa jadi saksi atau tersangka.

“Jadi apapun alasannya, baik mengantar, bahkan seseorang mengetahui adanya kejahatan dan tidak melaporkannya, orang tersebut juga disalahkan karena tidak membangun hukum. Kalai kita melihat ada kejahatan harus melaporkan sehingga itu membantu hukum,” tandasnya. (firm)

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook