Kadis DPMD: Minta Sumbangan kepada Balon Kepdes, Itu Pungli!

BOGOR, INDONEWS- Pemilihan kepala desa di Kabupaten Bogor akan segera digelar. Namun berpotensi menimbulkan masalah karena pemicunnya sebagian Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2K) diduga memungut biaya kepada bakal calon balon atau calon.

Alasannya, UU desa menyebutkan biaya pemilihan kepala desa ditanggung dalam APBD Kabupaten. Lebih parah lagi, jika BPD dan kepala desa tahu serta seolah mengarahkan serta melibatkan para balon juga panitia dalam hal merumuskan anggaran/biaya pemilihan kepala desa. Padahal itu jelas secara aturan dan UU tidak boleh dilakukan.

Pemungutan biaya pemilihan kepada balon/calon menyalahi Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 34 ayat No 6 disebutkan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada anggaran dan belanja daerah kabupaten.

Diterangkan lebih rinci, biaya yang ditanggung APBD Kabupaten/Kota itu berupa pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan alat lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan. Ketentuan ini juga termaktub dalam pasal 114  ayat 1 Perbub Kabupaten Bogor No 66 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu (14/10/2020) berkaitan dengan adanya informasi Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa memungut uang kepada balon/calon kepdes mengatakan, tidak boleh ada pungutan kepada balon/calon.

“Tidak boleh itu. Sebab, pendanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa telah dianggarkan melalui alokasi dana APBD dan APBDes,” jelasnya.

Seperti  diketahui pendaftaran balon kepala desa di Kabupaten Bogor telah dibuka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menegaskan panitia dilarang minta sumbangan kepada para balon karena itu pungli dan melanggar UU tipikor. (Firm)

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook