Kinerja OPD Buruk, Bima Arya Diminta Bertanggungjawab

KAMMI saat melakukan aksi di Kantor Walikota Bogor, Rabu (06/10/2019).

BOGOR, INDONEWS,– Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas Ibnu Khaldun (UIK) meminta Walikota Bogor Bima Arya bertanggungjawab atas kinerja kepala OPD yang buruk. Jangan sampai tahun selanjutnya tetap sama.

Selain itu, KAMMI juga mendesak Bima untuk segera mencopot kepala dinas bermasalah, seperti Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, jika tidak bekerja serius sesuai tupoksi. Bahkan, kalau bisa dia mengundurkan diri.

Ketua Umum KAMMI UIKA, Debi Firdaus mengatakan, berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Bogor, hingga 11 Oktober serapan anggaran Kota Bogor masih dibawah 50 persen. Atau tepatnya berada di angka 43,62 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 sebesar 2,72 triliun. Atau dengan kata lain baru terealisasi Rp 1,28 triliun.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun menjadi biang keladi lantaran serapan anggaran yang minim.

Salah satunya Dinas Perumahan dan Pemukiman yang minim serapan anggarannya sehingga yang terserap hanya 44,3 persen atau 74,08 miliar.

Padahal APBD yang diberikan terhitung tak main-main angkanya. Dengan hal ini Walikota Bogor sebagai pimpinan tertinggi harus bertanggung jawab atas rendahnya serapan anggaran dan segera mencopot kepala dinas bermasalah.

“Sebagaimana yang kita ketahui bahwa program-program yang direncanakan oleh dinas-dinas merupakan manifestasi dari Visi dan Misi Walikota Bogor,” ujarnya saat melakukan aksi di Kantor Walikota Bogor, Rabu (06/10/2019).

Namun, lanjut Debi, banyaknya kepala dinas yang tidak becus termasuk kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor dalam menyerap anggaran secara maksimal melalui program yang sudah direncanakan.
Apalagi program tersebut adalah program yang sangat menentukan kesejahteraan rakyat.
Padahal anggaran sudah disediakan APBD tapi kepala dinas tak mampu menyerap anggaran tersebut secara sempurna sehingga akan berimplikasi kepada keberlangsungan kesejahteraan rakyat.
“Jika serapan anggaran ini rendah maka pasti akan banyak program Dinas Perumahan dan Pemukiman yang tersendat,” pungkasnya. (Wawan K)

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook