Memo Oknum Anggota Dewan Mengindikasikan ‘Jual-Beli’ Jabatan

Catatan atau memo yang diduga dibuat oleh salah satu Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bogor berinisial AT kepada salah satu kepala dinas di Kabupaten Bogor viral di media sosial WhatsApps (WA),

BOGOR, INDONEWS,– Catatan atau memo yang diduga dibuat oleh salah satu Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bogor berinisial AT kepada salah satu kepala dinas di Kabupaten Bogor viral di media sosial WhatsApps (WA), sejak Senin (28/10/2019).

Berdasarkan pantaun Indonews, dalam memo tersebut tertera tulisan tangan berupa permohonan AT sang Ketua Fraksi kepada salah satu kepala dinas untuk membantu penempatan saudaranya agar menduduki jabatan Tata Usaha (TU) pada salah satu unit pelaksana teknis daerah (UPT) di wilayah Parung.

Tampak, memo tersebut dilengkapi kop DPRD Kabupaten Bogor. Dalam memo juga tertulis jelas tanda tangan, nama terang, gelar dan nomor telepon dari sang anggota DPRD tersebut.

Berikut kutipan dari memo tersebut: “Semoga senantiasa sehat dan sukses selalu. Mohon untuk dipertimbangkan saudara saya ……… untuk jadi TU UPT………,”.

Tek pelak, memo yang terlanjur beredar dan viral tersebut membuat berbagai pihak mempertanyaan.

Selain itu, ragam komentar pun mencuat di WhatsApps. Mereka juga menyesalkan adanya memo tersebut.

“Hari gini masih saja ada pejabat DPRD yang seperti itu. Ini harus menjadi perhatian Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor,” tulis salah satu warga seperti dikutip Sindonews.

Diberitakan juga, SINDOnews sempat menghubungi no telp AT yang tertera dalam memo tersebut. Namun saat diangkat suara yang terdengar tidak jelas. Saat sang Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bogor tersebut kembali dihubungi tidak diangkat. Ketika dikirimi pesan WhatsApp juga tidak dijawab.

Sementara itu, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait turut menyayangkan adanya memo tersebut.

“Ini menjadi preseden buruk bagi DPRD, meski itu dilakukan oleh oknum. Nama besar DPRD terbawa, dan tak boleh dibiarkan. Kita meminta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor segera menindaklanjutinya,” ujar Jonny, Jumat (1/11/2019).

Menurut Jonny, memo tersebut mengindikasikan maraknya praktik ‘jual-beli’ jabatan di kalangan pejabat publik.

“Jika dilihat secara sekilah, sang oknum menuliskan permintaan kursi jabatan tanpa segan, tanpa canggung, seolah sudah terjalin komunikasi sebelumnya. Nah sehingga AT ini berani melayangkan surat atau memo,” ujarnya lagi.

Jonny berharap perkara ini secepatnya diselesaikan agar citra DPRD Kabupaten Bogor yang selama ini sudah baik tidak tercederai. (boni)

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook